Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Sleman No. 23.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950 ; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu No 222/PMK.07/2020; Perda Kab. Sleman No 2 Tahun 2016; Perbup Sleman No 31 Tahun 2018
materi pokok: Ketentuan Umum; Jumlah dan Nama Kalurahan; Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Dana Desa; Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
peraturan ini Mencabut: Perbup Sleman No 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
halaman: 22 hlm, lampiran: 9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan daerah harus didukung oleh
pemerintah daerah, badan usaha swasta, dan
lembaga masyarakat dalam rangka menghadirkan
akses pelayanan publik, partisipasi, pengawasan dan
manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga
tanpa ada diskriminasi;
b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah
satu upaya terpadu penyetaraan peran masyarakat
dalam strategi pembangunan dengan
mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan
dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan,
penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi
atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Partisipasi; Peran Serta Pemerintah Kalurahan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Jumlah halaman: 25 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan bahwa terhadap LKP Kab. Sleman Tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor: 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2021 tanggal 10 Maret 2021; bahwa berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemkab Sleman menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020; bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda ;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No1 Tahun2004;UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP no 56 Tahun 2005 ; PP No 8 Tahun 2006 ; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Sleman No 7 Tahun 2008; Perda Kab Sleman No 23 Tahun 2019; Perda Kab. Sleman No 5 Tahun 2020
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2020 berupa Laporan Keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan SAL; Laporan Perubahan Ekuitas; CALK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 11
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur
Tahun 2021-2040.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012.
Materi pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; BWP Kepanewon Ngemplak; BWP Kepanewon Kalasan; BWP Kepanewon Berbah; BWP Kepanewon Prambanan; Peraturan Zonasi; Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Jumlah halaman: 126 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026;
Dasar hukum peraturan ini adalalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia NOmor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Perda tentang Perubahan Rencana Kerja Pemda TA. 2021 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemda dengan DPRD pada tanggal 13 Agustus 2021
Mengingat: Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU Nomor 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2011; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 64 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Sleman Nomor 8 Tahun 2020.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Halaman: 13 Lampiran: 725
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati
mempunyai hak keuangan;
b. bahwa penetapan serta pemberian hak keuangan Bupati
dan Wakil Bupati merupakan wujud pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan
berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas dan
transparansi;
c. bahwa pengaturan mengenai kedudukan keuangan
Bupati dan Wakil Bupati yang telah ada saat ini sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Hak Keuangan, Sarana Prasarana Kerja Dan Biaya Operasional, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Peraturan yang dicabut:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 2, Seri E); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
Halaman: 7 hlm, Penjelasan: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendukung Tusi PDAM Tirta Sembada dalam peningkatan pelayanan air bersih, perlu dukungan modal baik berupa barang maupun uang; Pemanfaatan dan Pengelolaan Modal PDAM Tirta Sembada berjalan secara efektif dan Efisien, perlu disusun pedoman pengelolaan PDAM Tirta Sembada
Dasar Hukumnya adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950; UU o 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004 UU No 23 Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 48 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda No 19 Tahun 2013; Perda No 19 Tahun 2013 ; Perda Kab Sleman No 9 Tahun 2017; Perda Kab Sleman No 1 Tahun 2019
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sumber Modal; Pengelolaan Modal;Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
Halaman: 7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran
ABSTRAK:
Menimbang bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan perparkiran selain untuk melakukan penataan parkir, menjamin ketertiban terkait masalah perparkiran, juga dapat mengefektifkan peningkatan PAD melalui retribusi parkir yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka melakukan penataan serta meningkatkan pelayanan perparkiran, maka perlu diatur hal-hal terkait penyelenggaraan parkir insidental; bahwa berkenaan dengan penataan serta peningkatan pelayanan perparkiran maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Kab. Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 ; Perda Kab. Sleman Nomor 6 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Perda Kab Sleman Nomor 6 Tahun 2015 diubah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), pasal 23, Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 32; kemudian terdapat pasal baru yang disisipkan diantara 2 pasal yaitu: Pasal 14 A diantara Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 15 A disisipkan antara pasal 15 dan Pasal 16; Terdapat juga pasal-pasal yang dihapus diataranya Pasal 27 dan Pasal 28
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Mengubah Perda Kab. Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran.
Halaman:12 hlm; Penjelasan : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 38)
Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/ A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman
Keputusan Bupati Sleman Nomor 18.3/Kep. KDH/A/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6),
Pasal 9 ayat (4), Pasal 10, Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal
27 ayat (7), Pasal 28 ayat (6), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Dasar Hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14
Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.1 Tahun 2019.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ciri Kegiatan Usaha; Sistem dan Prosedur Pemberian Perizinan; Operasional Usaha; Hak, Kewajiban, dan Sanksi; Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Jumlah halaman: 33 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
