PERBUP Kab. Sleman No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Mencabut
Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Walikota
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;
b. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018
tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sudah
tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Komitmen Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; Penyelenggaraan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan
akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan
publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem
pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik,
perlu melakukan perlindungan informasi terhadap
dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik
Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sertifikat
Elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti
penyangkalan dan kerahasiaan dokumen elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik adalah menerapkan
dan mengembangkan pemerintahan elektronik
(e-government) antara lain melalui penggunaan teknologi
informasi dalam pengelolaan naskah dinas untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan
fleksibilitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman;
b. bahwa guna penyeragaman dan pemahaman yang sama
tentang tata naskah dinas dan penggunaan teknologi
informasi dalam pengelolaan naskah dinas, perlu
menyusun pedoman tata naskah dinas dan
pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah
dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas dan Penggunaan Teknologi Informasi
dalam Pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembuatan Naskah Dinas; Klasifikasi dan Hak Akses Naskah Dinas; Pengelolaan Naskah Dinas; Papan Nama dan Plakat Prasasti; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Jumlah Halaman: 121 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan bahwa adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan,saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan perubahan indikatopr kinerja kegiatan serta recofussing penanganan pandemi COVID 19, maka perlu melakukan perubahan RKPD tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam Perbup Sleman Nomor 31 Tahun 2020 ; bahwa berdasarkan paal 335 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , perubahan RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukumnya adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 tahun 2014; UU Nomor 13 tahun 2012; PP nomor 32 Tahun 1950; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Pergub DIY Nomor 85 tahun 2019; Perda Kab Sleman Nomor 7 Tahun 2005; Perda Kab Sleman Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Sistematika perubahan rencana kerja Daerah Tahun 2021 disusun sbg: Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021, Bab III Kerangka Emkonomi dan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Peraturan yang diubah adalah Perbup Nomor 31 Tahun 2020 tentang RKPD Tahun 2021
Halaman: 5 hlm Lampiran: 738 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 35 Tahun 2021
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 50.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan
Pasal 45A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah
Secara Elektronik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tahapan Pelaksanaan dan Pembentukan Panitia; Persyaratan Calon; Pengundian Nomor Urut; Pemungutan Suara; Pengajuan Keberatan Sanksi; Kerusakan Peralatan; Calon Lurah yang Meninggal Dunia; Pemilihan Lurah Lanjutan dan Pemilihan Lurah Susulan; Sanksi; Pembiayaan; Keadaan Kahar; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Jumlah halaman: 34 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan evaluasi penerapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kawasan Wisata Alam Kaliurang dan Kawasan Wisata Alam Kaliadem sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu melakukan penyesuaian tarif bagi rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021;
Materi pokok: mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan RPJP Tahun 2006-2025 perlu menyusun RKPD Tahun 2022; berdasarkan pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Perda Kab. Sleman Nomor 7 Tahun 2005; Perda Kab Sleman Nomor 11 Tahun 2016
Dasar pertimbangan: bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemda dan Pemerintahan Kalurahan perlu memacu kreativitas daerah dan kalurahan dengan melakukan inovasi; bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemda dan pelayanana publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah; berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2017
Materi Pokok:: Ketentuan Umum; Prinsip, Kriteria , dan Bentuk Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah; Tim Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Sleman No. 22.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat
terdampak bencana dalam masa tanggap darurat,
perlu memberikan pembebasan denda atas
pelanggaran tata bangunan dan lingkungan bagi
pemohon izin mendirikan bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan susunan organisasi Dinas Pendidikan yang selanjutnya akan dilakukan penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan;
d. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
Jumlah Halaman: 25 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
