Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka
pimpinan instansi pemerintah wajib
melaksanakan penilaian risiko dan untuk melaksanakan penilaian risiko
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1
Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri atas 18 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
26 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan arsip
sebagai tanggung jawab daerah bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta menindaklanjuti Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman
Preservasi Arsip Statis, maka perlu adanya
preservasi arsip statis dan untuk tertib administrasi dan
kepastian hukum dalam melaksanakan
preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016 .
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri dari 3 Bab dan 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
46 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 141 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 141, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 141
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang
Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Terdiri atas 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
50 halaman termasuk lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al Mulk Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Dinas Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD AlMulk Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4
Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD AlMulk Kota Sukabumi. Terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT
RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi (Berita Daerah Tahun
2019 Nomor 20) diubah.
7 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Implementasi pendidikan anti korupsi
di seluruh level jenjang pendidikan
merupakan hal yang sangat penting untuk
menciptakan siswa sebagai generasi muda
yang berintegritas dan bermoral anti korupsi
yang dilakukan melalui insersi di mata
pelajaran pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan pada pendidikan dasar
serta nilai-nilai agama dan moral pada
jenjang pendidikan anak usia dini. Serta, dalam upaya menciptakan siswa yang
berintegritas dan bermoral anti korupsi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti
Korupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Dasar di Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8
Tahun 2018.
Ketentuan ini mengatur tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti
Korupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Dasar di Kota
Sukabumi. Terdiri atas 9 Bab dan 12 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
13 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 112 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 112
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk mendorong penguatan peran unit
kearsipan di setiap Perangkat Daerah, perlu
disusun pedoman sebagai acuan bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi dalam mengelola unit
kearsipan di lingkungannya dan untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam penyusunan pedoman
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan
pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan
pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Sukabumi. Terdiri atas 3 Bab dan 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
31 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 120 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota/Kabupaten, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan wali kota ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Pelaksanaan dan Penerapan, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Oeraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 99, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 99
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Peran Serta Dalam Mendukung Akselerasi Fungsi Penelitian Dan Pengembangan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung misi ke 4 Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yaitu
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan inovatif, maka
untuk mengakselerasi pembangunan yang
dapat meningkatkan pendayagunaan inovasi
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi perlu melibatkan peran serta dari
unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas,
pemerintah, dan media. Serta, untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam melibatkan peran serta unsur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Sukabumi tentang Pedoman Peran Serta dalam
Mendukung Akselerasi Fungsi Penelitian dan
Pengembangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Peran Serta dalam
Mendukung Akselerasi Fungsi Penelitian dan
Pengembangan. Terdiri adari 5 Bab dan 15 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
11 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam urusan pemberdayaan masyarakat
yang salah satunya penetapan pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan serta menindaklanjuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasayarakata Desa dan
Lembaga Adat Desa, maka perlu menyusun
Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15
Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan. Terdiri atas 11 Bab dan 20 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
17 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
