Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 131 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Download file:

PERWA NO 2 TAHUN 2022.pdf

tambahan-penghasilan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD. 2022/No. 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 150 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 35 (tiga puluh lima) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Jenis Pemberian TPP; Perhitungan TPP ASN; Pengukuran TPP ASN; Komponen Pengurang TPP ASN; Penganggaran; Pembayaran TPP ASN; Keberatan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWA NO 1 TAHUN 2022 TEN...UN ANGGARAN 2022.pdf

PENETAPAN-BESARAn-DAN-PERTANGGUNGJAWABAN-UANG-PERSEDIAAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2022/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bbahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Paerah dalam mewujudkan program dan kegiatan periyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022, perlu diberikan uang persediaan yang hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung| oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepadal pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 275 Tahun 2017; Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 181 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Besaran Uang Persediaan; Pertanggungjawaban Uang Persediaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Lamp I

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

perwa-no-120-tahun-2021.pdf

PERUBAHAN-RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-KOTA-PEKANBARU

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 120, BD. 2021/No. 120

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan Pasal 358 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dart Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/ Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.8 Th 1956; UU No.17 Th 2003; UU No.25 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.17 Th 2007; UU No.23 Th 2014; PP No.38 Th 2007; PP No.8 Th 2008; PP No.2 Th 2018; PP No.18 Th 2020; Permendagri No.86 Th 2017; Permendagri No.70 Th 2019; Permendagri No.90 Th 2019; Permendagri No.77 Th 2020; Perda Prov Riau No.12 Th 2017; Perda Prov Riau No.10 Th 2018; Perda Prov Riau No.3 Th 2019; Perda Kota Pekanbaru No.7 Th 2017; Perda Kota Pekanbaru No.7 Th 2020; Perda No 8 Th 2020
Dalam Peraturan walikota ini berisi bab 3 (III) dan 5 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; Perubahan rencana kerja pemerintah daerah; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi CORONAVIRUS DISEASE 2019

Abstrak

COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota pekanbaru No.94 Tahun 2021 tentang Penanganan pemakaman jenazah Corona virus disease 2019

Download file:

perwa-no-117-tahun-2021.pdf

PENANGANAN-PEMAKAMAN-JENAZAH-TERINDENTIFIKASI-CORONAVIRUS-DISEASE-2019

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 117, BD. 2021/No. 117

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi CORONAVIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan pemularasaan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019 (Covid-19) dan surat edaran menteri agama nomor P-002/dj.III/HK.00.7/03/2020 tentang imbauan dan pelaksanaan protokol penganganan COVID-19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, perlu diatur ketentuan mengenai penanganan pemakaman jenazah terindetifikasi COVID-19
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH 1956; UU NO.4 TH 1984; UU NO. 24 TH 2007, UU NO.23 TH 2014; UU NO.11 TH 2020; PP NO.9 TH 1987; PERPRES NO.17 TH 2018; PERMENDAGRI N0.20 TH 2020; Keputusan Menteri kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4834/2021; Surat Edaran Menteri Agama No.002/DJ.III/HK.00.7/03/2020.
Dasar hukum Peraturan walikota ini berisi 6 (enam) bab dan 15 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; Pemakaman jenazah; pemindahan jenazah; ziarah kubur; pembiayaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Walikota Pekanbaru No.94 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemakaman Jenazah terindentifikasi corona virus disease 2019

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

perwa-no-111-tahun-2021.pdf

Peraturan-Walikota-Tentang-Peraturan-Pelaksanaan-Peraturan-Daerah-Kota-Pekanbaru-Nomor-7-Tahun-2019-Tentang Penyelenggaraan-Kota-Layak-Anak

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 111, BD. 2021/No. 111

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18, Pasal 23 Ayat (4), Pasal 25, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43,, Pasal 52, Pasal 53 Ayat (4), Pasal 57, Pasal 64, dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2019 tentang penyelengaraan Kota layak Anak perlu menetapkan peraturan walikota tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru No 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak anak.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 25 Tahun 2022; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 14 tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2017; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2017; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 18 Tahun 2019; Perda Pekanbaru No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan walikota ini berisi 13 (tiga belas ) Bab dan 186 (seratus delapan puluh enam) pasal dengan materi pokok meliputi ketentuan umum, kebijakan pengembangan KLA, pendekatan pengembangan KLA, tahapan pengembangan KLA, RAD KLA, indikator penyelenggaraan KLA, strategi pengembagan KLA, gugus tugas KLA, penyelenggaraan perlindungan anak, peran seta masyarakat & dunia usaha dalam pengembangan KLA, Penghargaan pengembanagn peyelenggaraan KLA, pelaporan pengembangan KLA di daerah, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

perwa-no-104-tahun-2021-salinan.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 104, BD. 2021/No. 104

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan

ABSTRAK:

a. bahwa dalarn rangka reforrnasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah,Kota Pekanbaru, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat Kota Pekanbaru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pernerintah Daerah); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahal Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5); 7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 202l tentang kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 29);
Perwal ini terdiri atas 6 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Fungsi dan Tugas, Organisasi, Pendistribusian Tugas, Personil Pelaksana dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
9 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi Corona Virus Disease 2019

Abstrak

COVID-19 / Corona

Download file:

1634783173perwa-no-94-tahun-2021-salinan.pdf

PENANGANAN-PEMAKAMAN-JENAZAH-TERINDENTIFIKASI-CORONAVIRUS-DISEASE-2019

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 94, BD.2021/No.94

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan penanggulangan Corona Virus Drsease 2Ol9 (COVID-l9) terutama bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia, perlu diatur ketentuan mengenai penanganan pemakaman j enazah teridentifikasi COVID-19.
Dasar Hukum Peraturan walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH 1956; UU NO.4 TH 1984; UU NO.24 TH 2007; UU 23 TH 2014; UU NO.11 TH 2020; PP REPUBLIK INDONESIA NO.9 TH 1987; PERPRES NO.17 TH 2018; PERMENDAGRI NO.20 TH 2020;
Dalam Peraturan walikota ini berisi 6 (enam) bab & 13 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; pemakaman jenazah; pemindahan jenazah; ziarah kubur; pembiayaan; penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2021/2022

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peser'-a Didik Baru TK, SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2O2O/2O21

Download file:

1634782951perwa-no-93-tahun-2021-salinan.pdf

PEDOMAN-PENERIMAAN-PESERTA-DIDIK-BARU-PADA-TAMAN-KANAK-KANAK-SEKOLAH-DASAR-DAN-SEKOLAH-MENEGAH-PERTAMA-NEGERI-KOTA-PEKANBARU-TAHUN-PELAJARAN-2021/2022

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BD.2021/ No. 93

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2021/2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2O2l tentang penerimaan peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Dasar hukum peraturan walikota adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH.1956; UU NO.20 TH 2003; UU NO.14 TH.2005; UU NO.23 TH 2014; UU NO.11 TH 2020; PP NO.17 TH 2010; PP NO.57 TH 2021; PERMEN PENDIDIKAN NASIONAL NO.22 TH 2016; PERMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO.32 TH 2018; PERMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO.1 TH 2021; SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO.1 TH 2021
Dalam peraturan walikota ini berisi 8 (delapan) bab & 43 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; tata cara PPDB; pendataan ulang; perpindahan peserta didik; pelaporan & pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2O2O/2O21

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 87 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

1634783367perwa-no-87-tahun-2021-salinan.pdf

TARIF-PELAYANAN-KESEHATAN-PADA-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-PUSAT-KESEHATAN-MASYARAKAT-KOTA-PEKANBARU

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2021/No.87

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
dasar hukum peraturan walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH 1956; UU NO.23 TH 2014; PP NO.23 TH 2005; PERMEN KESEHATAN NO.52 TH 2016; PERMENDAGRI NO.79 TH 2018; PERMEN KESEHATAN NO.43 TH 2019
Dalam peraturan walikota ini berisi bab 4 (empat) & 9 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; tarif & jenis pelayanan kesehatan; pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
Lamp. : 10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 76 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

1633323144perwa-no-76-tah...kota-pku-salinan.pdf

POLA-TATA-KELOLA-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-PADA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PERPAKIRAN-DINAS-PERHUBUNGAN-KOTA-PEKANBARU

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD.2021/No.76

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya unit pelaksanaan Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 64T Tahun 2OL9, maka perlu disusun Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Dasar hukum Peraturan walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.8 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.79 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; Perda Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2017; Perwali Pekanbaru No.132 Tahun 2020; Perwali Pekanbaru No.138 Tahun 2020; Perwali Pekanbaru No.148 Tahun 2020;
Dalam peraturan walikota ini berisi 6 (enam) bab & 23 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; pengelolaan sumber daya manusia; kelembagaan; pengelompokkan fungsi; prosedur kerja; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT