Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan dayaguna dan tepat guna kearsipan serta untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban, perlu mengatur penyusutan arsip.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 38 tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Pedoman Penyusutan Arsip yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan oleh perusahaan swasta, perguruan tinggi swasta dan organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak dibiayai oleh anggaran Negara dan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal Berbasis Risiko
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk:
a. meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di seluruh Perangkat Daerah;
b. mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab;
c. meningkatkan kualitas Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No. 59 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Manajemen Resiko dan Risk Assessment, yang didalamnya mengatur tentang risiko dan manajemen risiko (mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, menangani risiko, memantau dan menelaah, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan), Risk assessment (perencanaan, pelaksanaan, penanganan risiko, pelaporan) dan Dokumentasi manajemen risiko (dokumentasi manajemen risiko dan risk assessment, rencana tindakan risiko, register risiko, pemantauan audit dan penelaahan, dan pelaporan).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2011; Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003; Pergub Gorontalo No.7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
mengubah Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2014
terdiri dari 4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2006; dan Perda Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo No. 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Provinsi TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Gubernur Gorontalo No. 1 Tahun 2018
terdiri dari 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 96 Tahun 2015; Perpres 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 32 Tahun 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2013; Perda Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2016; dan Pergub No. 26 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2017 tentang tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian bagi masyarakat miskin, yaitu Ketentuan angka 7 Pasal 1 dihapus; Judul Bagian Kesatu diubah serta ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan
huruf k ayat (2) Pasal 4 dihapus; Pasal 5 dihapus; Ketentuan Pasal 6 diubah dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B; Pasal 7 dihapus dan Ketentuan Pasal 11 diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Gubernur Gorontalo No. 26 Tahun 2017
terdiri dari 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 50 Tahun 2018
analisis jabatan dan analisi beban kerja pada dinas kearsipan.
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 50, BD.2018/NO.50
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan penetapan Perda No.11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.33 Tahun 2011; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.18 Tahun 2017; Peraturan kepala badan kepegawaian negara No.12 Tahun 2011; Pergub No.76 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring evaluasi, dan pengendalian,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 9 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 49 Tahun 2018
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada pertanian.
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, BD.2018/NO.49
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan penetapan Perda No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah serta tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai.
Dasar hukum Peraturan Gubernur adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 12 Tahun 2017; Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.33 Tahun 2011; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2017; Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.18 Tahun 2017; Peraturan kepala badan kepala kepegawaian negara No.12 Tahun 2011; Pergub No.73 Tahun 2016; Pergub No.49 Tahun 2017; Pergub No.50 Tahun 2017; Pergub No.51 Tahun 2017; Pergub No.52 Tahun 2017; Pergub No.53 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring evaluasi dan pengendalian,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 15 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 48 Tahun 2018
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada sekretariat daerah.
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, BD.2018/NO.48
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk ditetapkannya Perda No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.33 Tahun 2011; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.18 Tahun 2017; Peraturan kepala badan kepegawain negara No.12 Tahun 2011; Pergub No.47 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 18 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 47 Tahun 2018
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi gorontalo
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47, BD.2018/No.47
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan kententuan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. 70 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 18 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2011; Pergub No. 79 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2018
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada dinas penanaman modal.
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD.2018/NO.46
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Energi, Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk ditetapkannya Perda No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan perangkat daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.33 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.18 Tahun 2017; Peraturan kepala badan kepegawaian negara No.12 Tahun 2011; Pergub No.66 Tahun 2016; Pergub No.61 Tahun 2017; Pergub No.74 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 10 Halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
