STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BIRO PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012; Perda Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2013; Perda Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2013; Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya maksud dan tujuan, ruang lingkup, standar operasional prosedur, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pramuwisata
ABSTRAK:
Peraturan di bentuk untuk dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pramuwisata dalam pelaksanan tugas dan fungsinya diperlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi Pramuwisata Dan berdasarkan beberap ketentuan dalam Peraturan Menteri Parawisata No.13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif No.4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kratif No.5 Tahun 2014; PMP dan EK No. 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Prov.Gorontalo No.2 Tahun 2019; Pergub Gorontalo No.61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penggolongan,kartu tanda pengenal,hak dan kewajiban pramuwisata,persyaratan pramuwisata,pembinaan dan pengawasan,pendanaan,sanksi administratif,ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 28 Tahun 2018
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2018/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja pada dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Serta dalam Rangka Tertib Administrasi dan Kepastian Penataan Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No.33 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.35 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No.18 Tahun 2007; PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA No.12 Tahun 2011; PERGUB No.68 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 28 Tahun 2023
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD 2023 (28)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, PP No 20 Tahun 2004, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, PERDA Prov Gorontalo No 3 Tahun 2009, Pergub Gorontalo No 15 Tahun 2022, Pergub Gorontalo No 22 Tahun 2022, Pergub Gorontalo No 22 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
Terdiri dari 4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 28 Tahun 2017
PERGUB Prov. Gorontalo No. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu
pemuktahiran dan pendayagunaan basis data terpadu.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemutakhiran & Pendayagunaan Basis Data Terpadu
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk penanganan penanggulangan kemiskinan secara terarah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.63 Tahun 2013; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.15 Tahun 2010; Perpres No.166 Tahun 2014 Permendagri No.42 Tahun 2010; Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016; Perda No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Maksud dan tujuan, ruang lingkup, identfikasi dan pemuktahiran data terpadu, pendayagunaan basis data terpadu, penanganan pengaduan, pengintegrasian data terpadu, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 25 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020
pelaksanaan pengendalian pembangunan denan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2020/No.29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan dengan Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisien dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah perlu sistem e-monev dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi Gorontalo dan pengendalian pembangunan dengan sistem e-monev dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan data yang uptodate dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sabagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Provinsi Gorontalo No.3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan aplikasi sistem elekronik monitoring evaluasi dan pelaporan,Mekanisme pengendalian pembangunan menggunakan e-monep.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2015; Perpres No.83 Tahun 2006; Perpres No.15 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2016; Pergub No.74 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, tugas dan susunan organisasi, sekretariat, kelompok kerja, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018
ANALISIS JABATAN- DAN ANALISIS BEBAN KERJA- PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA- DAERAH PROVINSI GORONTALO
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2018/NO.29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 ; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 18 Tahun 2016 ; PP No. 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 ; Permendagri No. 70 Tahun 2011 ; Permendagri No. 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 ; Perda Nomor 14 Tahun 2013 ;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada badan penanggulangan bencna daerah provinsi Gorontalo, di dalamnya juga mengatur tentang; kegunaan analisis jabatan dan beban kerja; kewenangan; monitoring, evaluasi dan pengendalian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
-
-
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 4 tahun 2012; Perda Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2009; Perda Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 termasuk di dalamnya mengatur tentang rencana kerja dan sistematika RKPD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2014
SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2014/No.29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan membantu terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU No.22 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.56 Tahun 2009; PP No.61 Tahun 2009; PP No.72 Tahun 2009; PP No.8 Tahun 2011; PP No.22 Tahun 2011; PP No.32 Tahun 2011; PP No.37 Tahun 2011; Permenhub No.43 Tahun 2011; Permenhub No.15 Tahun 2010; Permenhub No.11 Tahun 2010; Permenhub No.49 Tahun 2005; Kepmenhub No.14 Tahun 2006; Kepmenhub No.14 Tahun 2006; Perda No.3 Tahun 2009; Perda No.4 Tahun 2011; Perda No.2 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANASI) Pada Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
