Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 552 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2015

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

bencana kebakaran

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/120

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

ABSTRAK:

Bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang berakibat luas,baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta bendayang secaralangsungakan merugikandan menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat di daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah KabupatenLamandau Nomor Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN; BAB III PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN; BAB IV PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; BAB V PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN; BAB VI PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA; BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
38 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020

Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/No.624

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229), dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
Tata Cara Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian PBB P2

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
42

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2021

Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Dengan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau

Desa

Abstrak

desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/No.717

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Dengan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur; b. bahwa penetapan batas antara Desa Pedongatan dengan Desa Sepondam, telah disepakati oleh masing-masing Desa yaitu Pemerintah Desa Pedongatan dan Desa Sepondam serta disetujui oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Timur dan Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Dengan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 4 Tahun 2016

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Lamandau No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
disisipkan I (satu) Pasal Yaitu Pasal 29A

Abstrak

ketentraman dan ketertiban umum

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/150

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lamandau yang tentram dan tertib, maka perlu adanya regulasi yang jelas sehingga mampu melindungi lingkungan dan warga masyarakat;
Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH; BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT; BAB IV TERTIB JALAN; BAB V TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM; BAB VI TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KOLAM; BAB VII TERTIB LINGKUNGAN; BAB VIII TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU; BAB IX TERTIB BANGUNAN; BAB X TERTIB SOSIAL; BAB XI TERTIB KESEHATAN; BAB XII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN; BAB XIII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Lamandau No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2022/No.808

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
1. Besaran Alokasi Dana Desa; 2. Penggunaan Alokasi Dana Desa; 3. Penyaluran Alokasi Dana Desa; 4. Pengelolaan Dan Pelaporan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2021 tentng Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2021

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Download :
Perda Kab. Lamandau No. 4 Tahun 2021 ttg Perubahan APBD TA 2021.pdf

Abstrak

perubahan apbd

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.201

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersarna DPRD pada tanggal 17 bulan September tahun 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelclaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengeblaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2017

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2017

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERBUP Lamandau Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

kepegawaian-standar

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/506

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011
Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: a. Kebijakan Umum; b. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017; c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2017; d. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2017; dan e. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2019

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Lamandau No. 22 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Download :
Perbup Lamandau Nomor 4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hak lainnya.

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/581

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015.
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2019
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD

Download :
Perda Lamandau No 4 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Anggaran pendapatan dan belanja daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/No.211

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 969.358.252.300,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download :
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4.pdf

Abstrak

apbd

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Per UU ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 / PMK .07 / 2021 tentang Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas ( PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas ( PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258); 33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.969.358.252.300,- ( Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ) yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perancaflg Peraturan Per UU Kabag H Asisten 1 Sekretaus Daerah % - 6 - Pasal 9 ( 1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.660.945.954.965,- ( Enam Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri atas: a . belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d . belanja subsidi; e. belanja hibah ; dan f. belanja bantuan sosial. ( 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 341.330.254.900,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 247.810 .907.762 ,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). (4 ) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O ,- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. O,- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.68.829 . 770.428,- ( Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.975. 021.875, - ( Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). 2.Ketentuan Pasal 10 ayat ( 2) , dan ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a yang terdiri atas: a. belanja gaji dan tunjangan ASN; b. belanja tambahan penghasilan ASN ; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; d . belanja gaji dan tunjangan DPRD; e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH ; dan f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH . ( 2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.193.727.834.435,- ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar PerancanA Peraturan Per UU 11 Kabag Hujmm Asisten 1 Sekretaris Daerah N Q>- =nk, - 7 - Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) . (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.98.140.089.708,- ( Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah). ( 4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c , direncanakan sebesar Rp.30.481.044.964 ,- ( Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ( 5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d , direncanakan sebesar Rp. l 1.475.061.567,- ( Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- ( Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). ( 7 ) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf f , direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,- ( Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.6.686 .675.000,- ( Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 3.Ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) , ayat ( 2 ) , ayat (3), ayat ( 4) , ayat (5) dan ayat (6 ) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ( 1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b yang terdiri atas: a. belanja barang; b. belanja jasa; c. belanja pemeliharaan; d. belanja peijalanan dinas; e. belanja uang dan / atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat; f . Belanja barang dan jasa BOS; dan g. Belanja barang dan jasa BLUD. (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a , direncanakan sebesar Rp.51.768.630.879,- (Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.100.898.457.099 ,- ( Seratus Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Perancang F Per UU l :raturan Kabag Htritum Asisten 1 Sekretaris Daerah \ b f / i - — 1 - 8 - Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c , direncanakan sebesar Rp. 22.427.539.921,- ( Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Ttijuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf d , direncanakan sebesar Rp.47.636.133.116 ,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah). (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf e , direncanakan sebesar Rp.3.722.532.200,- (Tiga Milyar Tiijuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah). ( 7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.9.325. 213.784,- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf g, direncanakan sebesar Rp .12.032.400.763,- ( Dua Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). 4.Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) , ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 ( 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 176.874.480.898,- ( Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas: a . belanja modal tanah ; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal bangunan dan gedung; d . belanja modal jalan , jaringan , dan irigasi; e . belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset tidak berwujud . ( 2 ) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a , direncanakan sebesar Rp.785.120 .000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.784.600.477,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). ( 4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.46.657.832.745,- (Empat Puluh Enam Milyar Enam Perancanrf Per UU | Peraturan Kabag H*rt?uhi Asisten 1 Sekretaris Daerah A 3 GU fl - 9 - Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). (5) Belanja modal jalan , jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d , direncanakan sebesar Rp.93.436.648.364 , - ( Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.210.279.312 ,- (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT