Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya
Keluaran (SBK) memenuhi kreteria sebagai berikut;
merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun,
mempunyai indikator keluaran yang jelas dan terukur,
bersifat khusus / spesifik delaksanakan oleh instansi dan /
atau di wilayah tertentu. sejalan dengan kebijakan pengganggaran berbasis
kenerja, maka untuk tertib administrasi, efesien, trasparansi
dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta
untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan
anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK)
Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi
keidah-keidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap
memperhatiakan kemampuan keuangan daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun
2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB III
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN ;
BAB IV
SURAT TUGAS;
BAB V
PENGGOLONGAN;
BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN;
BAB VII
PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN ;
BAB VIII
PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN ;
BAB IX
KETENTUAN LAIN ;
BAB X PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa
untuk setiap Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/ 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08
Tahun 2017 ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB Ill
PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV
PENGGU NAAN D AN A DESA ;
BAB V
PELAPORAN DANA DESA ;
BAB VI
S AN K S I ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa
UU Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2017; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ;
BABV
PENGELOLAAN ;
BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa yang ada di kabupaten
UU Nomor 5 tahun 2002; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 185 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Nomor 11 Tahun 2015; Perda Nomor 11 Tahun 2015; Perda Nomor 8 Tahun 2017; Perbup Nomor 55 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA;
BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV PENGELOLAAN;
BAB V PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 527) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ABSTRAK:
a. Bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau masih terdapat Kekurangan Sehingga Perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalnan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masud Dan Tujuan; Bab III Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Bab IV Penggolongan; Bab V Biaya Perjalanan Dinas; Bab VII Tunjangan Perjalanan Tetap; Bab VIII Pendampingan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Sakit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk Menindaklanjuti Ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Maka perlu diatur tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau; b. Bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan dan Kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa DI Kabupaten Lamandau Perlu diubah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemilihan Kepala Desa; Bab III Tahap Pencalonan; Bab IV Tahap Pemungutan Suara; Bab V Tahap Penetapan; Bab IV Pengawasan Pemilihan Kepala Desa; Bab V Sanksi Pelanggaran; Bab VI Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
98 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa pemberian insentif pemungtan pajak daerah dan
retribusi daerah didasarkan pada target penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran
berkenaan, sedangkan pembayaran insentif dimaksud
didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah tahun anggaran berkenaan. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan
terkait dengan pengaturan pemberian isentif, karena masih
belum jelas pengaturannya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor
543) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor
543) diubah
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 51 Tahun 2017
PERBUP Kab. Lamandau No. 63 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desan perlu disusun daftar kewenangan desa
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal
Berskala Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA;
BAB IV
PUNGUTAN DESA;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis dalam proses pengelolaan barang dan jasa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NILAI DASAR DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN;
BAB IV
KOMISI ETIK;
BAB V
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK;
BAB VI
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR;
BAB VII
PENEGAKAN SANKSI;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, diperlukan pengaturan di daerah mengenai
pengelolaan bantuan keungan kepada Pemerintah Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
PERSYARATAN;
BAB IV
PENGANGGARAN;
BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN;
BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
