Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendaftaran Perusahaan Dan Izin Domisili
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian, penertiban, pembinaan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang perizinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERIZINAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN DOMISILI;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.116 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Cagar Budaya Di Wilayah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional pada umumnya dan bagi Kabupaten Lamandau pada khususnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA;
BAB IV
KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA;
BAB V
PENEMUAN, PENCARIAN, PENDAFTARAN, PENGKAJIAN, PENETAPAN PENCATATAN, PEMERINGKATAN DAN PENGHAPUASAN;
BAB VI
PELESTARIAN;
BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
PENGAWASAN;
BAB X
PENYIDIKAN;
BAB XI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
30 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.115 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang sehingga berpengaruh terhadap perkembangan taraf hidup dan perkonomian masyarakat di Kabupaten Lamandau.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
OBJEK DAN SUBJEK;
BAB IV
LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET;
BAB V
PERSYARATAN DAN CARA MENDAPATKAN IZIN;
BAB VI
KETENTUAN KHUSUS;
BAB VII
MASA BERLAKU IZIN;
BAB VIII
JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN;
BAB IX
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN;
BAB X
PENCABUTAN IZIN;
BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB XIII
PENYIDIKAN;
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA;
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
18 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 10 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.114 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Biaya Administrasi Dan Uang Leges
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka perlu menghapus pungutan daerah terhadap biaya administrasi dan uang leges.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008.
Pasal 1; Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2004 tentang Biaya Administrasi dan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 02 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 09 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2013/NO.113 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangannyamulai dari perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan berdasarkan potensi yang ada pada desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 .
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN PELAPORAN;
BAB III
JENIS LAPORAN;
BAB IV
LPPDesa;
BAB V
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VI
Informasi LPPDesa;
BAB VII
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD;
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
32 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 08 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2013/NO.112 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN
BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN
BAB IV
PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN
BAB V
PERESMIAN KELURAHAN
BAB VI
NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 07 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2013/NO.111 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Peraturan Desa
ABSTRAK:
bahwa desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang keberadaannya sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Repbulik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
BAB III
PERENCANAAN PENYUSUNAN
BAB IV
JENIS DAN MATERI MUATAN
BAB V
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA
BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN
BAB VII
PEMUATAN DAN PENYEBARLUASAN
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB IX
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 06 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2013/NO.110 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Dibidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan dan meningkatkan hajat hidup dan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya perlindungan kepada masyarakat melalui pelayanan penyelenggaraan kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ MENKES/PER/X/2011; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV
TENAGA KESEHATAN
BAB V
SURAT TANDA DAFTAR
BAB VI
SERTIFIKASI
BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
BAB VIII
TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB X
MUTU PELAYANAN
BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII
PENYIDIKAN
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
46 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 05 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2013/NO. 109 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK
BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK
BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX
SISTEM INFORMASI
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 04 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 03 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2013/NO. 104 SERI A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pinjaman Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan infrastruktur ekonomi kepada masyarakat melalui APBD Tahun. 2012-2018 dialokasikan pembiayaannya untuk percepatan pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik yang sumbernya berasal dari pinjaman daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN PINJAMAN DAERAH;
BAB III
WAKTU DAN CARA PELAKSANAAN;
BAB IV
SUMBER DANA, BESARAN DANA DAN JENIS PINJAMAN;
BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN;
BAB VI
WAKTU DAN PROSEDUR PENCAIRAN;
BAB VII
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN;
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PINJAMAN;
BAB IX
PUBLIKASI PINJAMAN DAERAH;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2013.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
