Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keberlangsungan dan kesinambungan
pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dipandang periu adanya
pemberian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SKN/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Sersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
138/MENKES/PS/11/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
686/Menkes/SKNl/2010 tanggal 02 Juni 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Jasa Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa
Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2009.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tunjangan Ksejahteraan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Perolehan Air Dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Air Tanah.
ABSTRAK:
bahwa untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Air Tanah
sesuai dengan Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu dihitung besarnya
Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air di wilayah
Kata Magelang untuk menghitung Pajak Air Tanah dengan
Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang nilai perolehan air dan harga dasar air untuk menghitung pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 45 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Lurah
ABSTRAK:
bahwa pelimpahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
kepada Lurah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Lingkup Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan; Tata Cara Pelimpahan Urusan; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Pelaporan Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan.
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem Dan Prosedur Pemungutan BPHTB; Fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
74 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 Tantang Pajak Air Tanah.
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, agar dapat dilaksanakan
secara optimal dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Objek Dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; Kewenangan Pemungutan; Masa Pajak, Saat Terutang, Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nemer 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 9 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 41 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A
ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Kota Magelang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah; Sasaran TKI Dan BPO; Penganggaran TKI Dan BPO; Pencairan TKI Dan BPO; Pertanggungjawaban TKI Dan Penggunaan BPO.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Administrasi Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi
kelurahan yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan di Kota Magelang,
perlu d1tetapkan Pedoman Administrasi Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Administrasi Kelurahan;
Undang-Undang Nomar 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Dan Administrasi Kelurahan; Tata Cara Pelaksanaan; Pengelola Administrasi Kelurahan; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.
26 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
