Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Objek Wisata Taman Kyai Langgeng
ABSTRAK:
bahwa harga tanda masuk dan tarif fasilitas pada objek wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, menjamin keberlangsungan pelayanan dan kenyamanan, serta kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah; bahwa untuk mendukung kebutuhan tertib administrasi dan transparansi penetapan harga tanda masuk dan fasilitas pada objek wisata Taman Kyai Langgeng, diperlukan adanya mekanisme dan prosedur yang disesuaikan dengan dinamika perekonomian berdasarkan prinsip kelestarian alam, menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi, serta usaha usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa pariwisata; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan harga tanda masuk dan fasilitas pada objek wisata Taman Kyai Langgeng serta dalam rangka pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat perlu menetapkan kebijakan penetapan dalam Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota ten tang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang penetapan besarnya tarif harga tanda masuk dan fasilitas objek Wisata Taman Kyai Langgeng.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaring Pengaman Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dengan meringankan be ban masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan program jaring pengaman sosial di Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaring Pengaman Sosial.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini memuat tentang ketentuan umum, kriteria JPS, Besaran JPS, Mekanisme Pengajuan JPS, Penyerahan JPS, Pelaporan, Pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan cuti kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian cuti kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan tata cara pemberian cuti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Ligkungan Pemerintah Kota Magelang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini memuat tentang ketentuan umum, cuti ASN, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kompetensi diperlukan adanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi perlu adanya pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 .
Peraturan Walikota ini memuat tentang ketentuan umum, penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, evaluasi pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
28 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan
darurat, diperlukan penanganan secara terpadu layanan kegawatdaruratan ke dalam layanan
nomor tunggal panggilan darurat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat harus menggunakan nomor 112;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
Peraturan walikota ii memuat tentang ketentuan umum, layanan, kelembagaan, tugas dan tanggung jawab, integrasi layanan, monitoring evaluasi dan pengendalian, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 63 Tahun 2022
PERWALI Kota Magelang No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
PERWALI Kota Magelang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
Mengubah
PERWALI Kota Magelang No. 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standara Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan anggaran dan
pengendalian pelaksanaan anggaran Kota Magelang
Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Walikota
Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 yang telah
dirubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 31
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023; bahwa dengan adanya dinamika perubahan komponen
kebutuhan pada Perangkat Daerah untuk perencanaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diakomodasi
sehingga Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor
66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kota Magelang Tahun 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun
2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal 3A, perubahan Lampian I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 diubah.
362 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Persiapan, Pelaksanaan, dan Pasca Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020.
Peraturan walikota ini memuat tentang ketentuan umum, PSU perumahan, PSU telantar, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
33 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan pengurangan sampah dari sumbemya, pengolahan sampah organik, pemanfaatan sampah organik untuk urban farming, serta peningkatan nilai ekonomi masyarakat dan lingkungan sehat, asri dan produktif perlu adanya program Magelang Cantik; bahwa dalam upaya mewujudkan optimalisasi lahan dengan urban farming sebagai bagian terintegrasi pengelolaan sampah komprehensif menuju Kota Magelang bebas sampah; bahwa dalam upaya untuk menciptakan socio-entrepreneur dalam pengelolaan sampah dan mendukung pengembangan urban farming di Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota ten tang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cinta Organik.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan walikota ini memuat tentang ketentuan umum, program magelang cantik, pelaksanaan program Magelang cantik, peran serta masyarakat, pelaporan, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
12 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan secara sinergi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan penyelenggaran kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui sasaran dan program, berupa pusat kesejahteraan sosial yang dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan struktur, sasaran, tugas dan fungsi, bentuk dan mekanisme pelayanan, pembinaan dan pelaporan serta pembiayaan Pusat Kesejahteraan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Kewirausahaan Melalui Program Magelang Kelurahan Enterpreneurship Center
ABSTRAK:
a. bahwa upaya peningkatan ekonomi masyarakat
dilak sanakan dengan periingkatan peran usaha mikro
kecil dan menengah berdasarkan Pancasila dan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. bahwa untuk mencapai sasaran rencana pembangunan
guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim
usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan
kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan
rasio kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya
dan potensi di setiap Kelurahan untuk menghasilkan nilai
tam bah sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan landasan, pedoman, dan
kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan
pcngcmbangan kcwirausahaan berbasis inovasi dan
potcrisi lokal di setiap Kelurahan, perlu adanya
perigaturan mengenai pengembangan kewirausahaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun
Peraturan Walikota ten tang Pengembangan
Kewirausahaan melalui Program Magelang Kelurahan
Entrepreneurship Center;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengembangan Kewirausahaan; Program Magelang Keren; Kemudahan dan Insentif; Kelembagaan; Pendanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
