Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. KAur
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perangkat Desa yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umun diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2016.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2019
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAUR
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 262 dan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 10/72/2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dengan Amar putusan penjelasan Pasal 124 UU No. 26 TAhun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 36 Tahun 1999
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 28 Tahun 2002
7. UU No. 32 Tahun 2002
8. UU No. 26 Tahun 2007
9. UU No. 28 Tahun 2009
10. UU No. 23 Tahun 2014
11. PP No. 20 Tahun 1968
12. PP No. 52 Tahun 2000
13. PP No. 58 Tahun 2005
14. PP No. 15 Tahun 2010
15. PP No. 69 Tahun 2010
16. Permendagri No. 80 Tahun 2015
17. Keputusan MK No : 46/PUU-XII/2014
18. Surat Menteri Keuangan No : S-743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015
Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 18 Tahun 2013
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR 1013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kaur ten tang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabu paten Kaur;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengku1u (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kaur
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2015
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS/ BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/ Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g, Pasal 20.B ayat (1) huruf f, dan pasal 21 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas / Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 12 Tahun 2011
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 41 Tahun 2007
11. PP No. 38 Tahun 2007
12. Permendagri No. 1 Tahun 2014
13. Perda kab. Kaur No. 23 Tahun 2013
Pasal 3
UPTD/B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
a. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Pertanian ;
b. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian;
c. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota ; dan
d. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 898
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permenkeu RI No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab Kaur TA 2021.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 6 Th 2014;
4. UU No 9 Th 2020;
5. UU No 6 Th 2014;
6. UU No 23 Th 2014;
7. PP No 43 Th 2014;
8. PP No 60 Th 2014;
9. Permendagri No 80 Th 2015;
10. Permendagri No 20 Th 2018;
11. Permenkeu RI No 222/PMK.07/2020;
12. Perda Kab Kaur No 13 Th 2016; dan
13. Perda Kab Kaur No 07 Th 2020.
JUMLAH DESA; TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DI SETIAP DESA; PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA; MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA; PENYALURAN DANA DESA; PENGGUNAAN DANA DESA; PEMANTAUAN DAN EVALUASI; SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 118 Tahun 2018
Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah desa yang dibiayai oleh apdb kabupaten kaur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 118, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 683 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Kaur dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, maka perlu mengatur Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang dibiayai oelh Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Daerah;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 13 Tahun 2003
5. UU No. 17 Tahun 2003
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 40 Tahun 2004
8. UU No. 25 Tahun 2009
9. UU No. 12 Tahun 2011
10. UU No. 24 Tahun 2011
11. UU No. 6 Tahun 2014
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. UU No. 30 Tahun 2014
14. PP No. 85 Tahun 2013
15. PP No. 43 Tahun 2014
16. PP No. 44 Tahun 2015
17. PP No. 45 Tahun 2015
18. PP No. 46 Tahun 2015
19. PP No. 12 Tahun 2017
20. PP No. 109 Tahun 2013
21. Pemendagri No. 84 Tahun 2014
22. Pemendagri No. 80 Tahun 2015
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 13 Tahun 2016
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016
Tentang Peraturan Bupati Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa yang Dibiayai Oleh Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Kaur. yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kaur;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 630 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk memberikan kepastian hukum terdapat batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya;
b. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 9 Tahun 2016
7. Perpres No. 45 Tahun 2016
Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, yang memberikan kejelasan dan kepatian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 252
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
a. Restribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan peraturan Daerah;
1. UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945
2. UU No 9 Tahun 1967
3. UU No. 8 Tahun 1981
4. UU No. 28 Tahun 1999
5. UU No. 3 Tahun 2003
6. UU No. 17 Tahun 2003
7. UU No. 1 Tahun 2004
8. UU No. 31 Tahun 2004
9. UU No. 33 Tahun 2004
10. UU No. 25 Tahun 2009
11. UU No 28 Tahun 2009
12. UU No. 12 Tahun 2011
13. UU No. 23 Tahun 2014
14. PP No. 54 Tahun 2002
15. PP No. 58 Tahun 2005
16. PP No. 79 Tahun 2005
17. PP No. 60 Tahun 2007
18. PP No. 69 Tahun 2010
19. PP No. 1 Tahun 2007
20. Pemendagri No. 15 Tahun 2006
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER,05/MEN/2009
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN/2014
23. Pemendagri No. 80 Tahun 2015
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No 04 Tahun 2012
Objek Retribusi izi Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2016
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 399
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah salah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja pada pemerintah desa. Berdasarkan ketentuan pasal 15 Permendagri No. 84 Tahun 2015 pengaturan lebih pemerintah desa dan perangkat ditetapkan dengan Perbup/ Perwali selambat- lambatnya 1 tahun, oleh karena itu ditetapkan dalam perbup tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kab. Kaur.
UU no. 9 tahun 1967, UU no. 3 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, Permendari No. 111 Tahun 2014, Permendari No. 113 Tahun 2014, Permendari No. 114 Tahun 2014, Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 84 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kab. Kaur. Dimuat tentang ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada padal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.
Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 7 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015
UNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 342
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepapda masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Pemda. Oleh karena itu perlu ditetapkan Perbup tentang tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa dan pengurus rukun tetangga dalam wilayah Kabupaten Kaur.
UU No. 9 tahun 1967, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, Perda Kaur No. 9 Tahun 2007, Perda Kaur No. 10 Tahun 2014, Perbup No. 52 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur tentang tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa dan pengurus rukun tetangga dalam wilayah Kabupaten Kaur. Dimuat mengenai ketentuan umum, keuangan desa, penerima, pencairan TPAPD dan tunjangan pengurus RT, pengelolaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2015.
Pada saat Perbup ini berlaku, Perbup Kaur No. 7 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm, Lampiran : 6 Lamp.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
