PERBUP Kab. Kaur No. 01 Tahun 2019 tentang Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 803
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 201 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 12 Tahun 2019
8. Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Permenkeu No. 78/PMK.02/2019
12. Perda Kab Kaur No. 5 Tahun 2015
13. Perda Kab Kaur No. 14 Tahun 2016
14. Perda Kab Kaur No. 10 Tahun 2019
15. Perbup Kaur No. 104 Tahun 2019
Batas maksimal jumlah surat permintaan pembayaran UP
Batas maksimal jumlah surat permintaan pembayaran ganti UP
Batas maksimal pengajuan surat permintaan pembayaran TUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Perbup Kaur Nomor 01 Tahun 2019
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 804
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur TA 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. UU No. 20 Tahun 2019
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permenkeu No. 193/PMK.07/2018
9. Permendagri No. 20 Tahun 2018
10. Perda Kab Kaur No. 13 Tahun 2016
11. Perda Kab Kaur No. 10 Tahun 2019
12. Perbup Kaur No. 104 Tahun 2019
Penetapan, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 805
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, setiap WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepada WP diberikan NPWP
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 6 Tahun 1983
4. UU No. 7 Tahun 1983
5. UU No. 8 Tahun 1983
6. UU No. 28 Tahun 1999
7. UU No. 3 Tahun 2003
8. UU No. 17 Tahun 2003
9. UU No. 33 Tahun 2004
10. UU No. 16 Tahun 2009
11. UU No. 12 Tahun 2011
12. PP No. 55 Tahun 2005
13. UU No. 23 Tahun 2014
14. PP No. 74 Tahun 2011
15. Permendagri No. 80 Tahun 2015
16. Per Dirjen Pajak Kemenkeu No. 44/PJ/2008
17. Uu No. 23 Tahun 2014
18. Permenkeu No. 73/PMK.03/2012
19. Permenkeu No. 147/PMK.03/2017
NPWP dan Tata Cara Pendaftaran NPWP Cabang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 807
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 58 Tahun 2005
9. PP No. 43 Tahun 2014
10. Permendagri No. 113 Tahun 2014
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Permendagri No. 1 Tahun 2016
Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2020
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 808
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015
7. Permendagri No. 44 Tahun 2016
Berdasarkan peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa dan desa adat, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hal asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 03 Tahun 2016
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2020
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 809
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Bupati Kaur No. 115 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dilakukan perubahan lampiran
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 20 Tahun 2001
9. PP No. 57 Tahun 2005
10. PP No. 58 Tahun 2005
11. PP No. 71 Tahun 2010
12. Perpres No. 54 Tahun 2010
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006
14. Permendagri No. 32 Tahun 2011
15. Permendagri No. 64 Tahun 2013
16. Permendagri No. 33 Tahun 2019
17. Permenkeu No 78/PMK.02/2019
18. Permendagri No. 80 Tahun 2015
19. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
20. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Beberapa ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur diadakan perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2019
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 810
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 aya (4) dan Pasal 162 ayat (11) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2020
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 1999
4. UU No. 17 Tahun 2993
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No.5 Tahun 2014
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 109 Tahun 2000
11. PP No. 58 Tahun 2005
12. Permendagri No. 13 Tahun 2006
13. Permendagri No. 80 Tahun 2015
14. Permendagri No. 33 Tahun 2019
15. Permenkeu No. 78/PMK.02/2019
16. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2020
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN RSUD KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 811
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Mekanisme Pemanfaatan, Rumah Sakit/Balai Non BLU/Non BLUD Dana hasil pembayaran klaim, bagi Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD, pengelolaan dan pemanfaatannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 32 Tahun 1996
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 29 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 40 Tahun 2004
10. UU No. 36 Tahun 2009
11. UU No. 44 Tahun 2009
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006
14. Permendagri No. 80 Tahun 2015
15. Permenkes No. 903/MENKES/PER/V/2011
16. Permenkes No 40 Tahun 2012
17. Permenkes No. 28 Tahun 2014
18. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
19. Perbup Kaur No. 86 Tahun 2019
Pengelolaan dana pemanfaatan dana jasa pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan status fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2014
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kaur No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 812
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur TA 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. Perpres No. 78 Tahun 2019
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permenkeu No. 48/PMK.07/2016
9. Permenkeu No. 199/PMK.07/2017
10. Permendagri No. 20 Tahun 2018
11. Permenkeu No. 205/PMK.07/2019
12. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
13. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2019
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 813
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. Permenkeu No. 48/PMK.07/2016
8. Permenkeu No. 199/PMK.07/2017
9. Permendagri No. 20 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018
11. Permenkeu No. 205/PMK.07/2019
12. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Salah satu maksud dan tujuan dana transfer ke desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 112 Tahun 2018
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
