Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANDA NOMOR PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
UU NO. 31 TAHUN 2003; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERPRES NO. 54 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016; KEPUTUSAN MENDAGRI NO. 50 TAHUN 1975; PERATURAN KAPOLRI NO. 5 TAHUN 2012; PERDA KAB. LINGGA NO. 29 TAHUN 2011; PERDA KAB. LINGGA NO. 13 TAHUN 2016
pelaksanaan tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dikoordinasikan BPKAD Kab. Lingga, peraturan ini juga menjelaskan pembiayaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
MENCABUT PERATURAN BUPATI NO. 121 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL SERTA AGAR DAPAT DIHITUNG PENYUSUTAN ASET TETAP, MAKA PERLU DIBERIKAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH
UU NO. 31 TAHUN 2003; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERPRES NO. 54 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007; PERDA NO. 29 TAHUN 2011
PERATURAN INI SEBAGAI PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TA 2018
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 97 AYAT (3) DAN (4) DAN AYAT (5) PP NO 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO 47 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 6 TAHUN 2014; UU NO 30 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 43 TAHUN 2014; PP NO 60 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 111 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014; PERDA KAB LINGGA NO 12 TAHUN 2017; PERBUP KAB LINGGA NO 109 TAHUN 2017
PERATURAN INI SEBAGAI PEDOMAN BAGI PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
MENCABUT PERATURAN BUPATI NO 16 TAHUN 2017
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 10 Tahun 2022
pedoman teknis pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (ppk-blud) pada rumah sakit umum daerah encik mariyam kabupaten lingga
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 110
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah encik Mariyam Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam.
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 08/PMK.02/2006; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 129/PMK.05/2020
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pedoman teknis pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK -BLUD) pada Rumah Sakit Daerah Encik Mariyam Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber daya manusia dan remunerasi serta struktur anggran badan layanan umum daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
a. Perbup Lingga No. 91 Tahun 2018 tentang Kewenangan/Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam Kabupaten Lingga;
b. Perbup Lingga No. 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Encik Mariyam Kabupaten Lingga;
c. Perbup Lingga No. 257 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam
55
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019
ABSTRAK:
UNTUK MEMPEROLEH HASIL PEMBAGIAN DANA PELAYANAN PROGRAM JAMKESNAS PADA FASKES TINGKAT PERTAMA SECARA PROPORSIONAL
UU NO. 31 TAHUN 2-003; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 8 TAHUN 2006; PERPRES NO. 12 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 69 TAHUN 2013; PERMENKES NO. 19 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 28 TAHUN 2014
RUANG LINGKUP YANG DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI INI MELIPUTI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI YANG BERASAL DARI BPJS KESEHATAN YANG DITERIMA OLEH FKTP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LINGGA BUNDA TANAH MELAYU
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu berdasarkan pada sejarah Kerajan Riau-Lingga yang telah memberikan wama dan Corak kemelayuan, dan menjadi pedoman. Kebudayaan melayu menjadi bagian dari budaya Nasional maka perlu merumuskan peraturan daerah untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 10 Tahun 20 17
Meningkatkan kebudayaan Melayu dengan menetepkan peraturan daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN PERMINTAAN SERTAPEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMKAB LINGGA
ABSTRAK:
Bahwa Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 bahwa Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 72 Tahun 2016; Perda Kab. Lingga No. 5 Tahun 2010
Peraturan ini mencakup prosedur pemberian uang makan, mulai dari penganggaran dan tata cara pembayarannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2021
Dewan Pengawas dan dewan direksi lembaga penyiaran publik lokal radio bunda tanah melayu
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BUNDA TANAH MELAYU
ABSTRAK:
belum adanya mekanisme ketentuan pengangkatan atau rekrutmen Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Bunda Tanah Melayu serta mekanisme Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Bunda Tanah Melayu
UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2005; Permekominfo No. 19 Tahun 2008; Permenkominfo No. 28 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 3 Tahun 2012
Peraturan ini mencakup beberapa Peraturan Bupati Lingga No. 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga No. 101 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Merubah Peraturan Bupati Lingga No. 101 Tahun 2018
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
ABSTRAK:
BERDASARKAN PASAL 9 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL, DIPANDANG PERLU MENGATUR TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJUNGAN RESES PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
UU NO 25 TAHUN 2002; UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 58 TAHUN 2005; PP NO 12 TAHUN 2017; PP NO 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO 62 TAHUN 2017; PERDA KAB LINGGA NO 7 TAHUN 2008; PERDA KAB LINGGA NO 2 TAHUN 2017; PERDA KAB LINGGA NO 5 TAHUN 2017
PERATURAN INI MENJELASKAN BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang VALIDASI DATA JUMLAH PENDUDUK MELALUI PENDATAAN SECARA MOBILE BERBASIS APLIKASI SIAK OFFLINE
ABSTRAK:
DALAM RANGKA MELANJUTKAN DATA JUMLAH PENDUDUK YANG VALID/RIIL MAKA PERLU DILAKSANAKAN PENINGKATAN KINERJA VALIDASI DATA JUMLAH PENDUDUK MELALUI PENDATAAN SECARA MOBILE BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OFFLINE (SIAK OFFLINE)
UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 31 TAHUN 2003; UU NO. 10 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2006; UU NO. 24 TAHUN 2013; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 37 TAHUN 2007; PERPRES NO. 26 TAHUN 2009; PERMENDAGRI NO. 10 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2016; PERDA KAB LINGGA NO. 13 TAHUN 2016; PERBUP LINGGA NO. 32 TAHUN 2016
PERATURAN INI SEBAGAI PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DEMI TERLAKSANANYA PENINGKATAN KINERJA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VALIDASI KEPENDUDUKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
