Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016
hal-hal yang diatur dalam peraturan ini terkait maksud, tujuan dan ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. selain itu juga terdapat aturan mengenai evaluasi dan pelaporan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Peraturan Bupati Lingga No. 24 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 29 Tahun 2023
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
satuan pendidikan di kabupaten lingga - besaran, sistem, dan prosedur pengelolaan belanja langsung
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Langsung untuk Satuan Pendidikan. Dalam rangka membiayai satuan
pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga perlu pengaturan tentang pemberian belanja langsung kepada satuan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab. Lingga No.7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Besaran, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang mekanisme penganggaran, penyaluran, penatausahaan dan lain lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini merupakan pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 6 Tahun 2016; Perbup Lingga No. 2 Tahun 2015
Hal yang diatur dalam peraturan ini yaitu keseluruhan proses pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengingat akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
64
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 257
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Lingga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Lingga,
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.16 Tahun 1997; UU No.31 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.51 Tahun 1999; PP No.45 Tahun 2021; Perpres No.27 Tahun 2014; Perpres No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.23 Tahun 2021; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020; Permen PPN/Bappenas No.17 Tahun 2020; Peraturan BPS No.4 Tahun 2019; Peraturan BPS No.4 Tahun 2020; Peraturan BPS No.5 Tahun 2020; Perka BIG No.30 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Satu Data Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip Satu Data, Standar Data dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 31 Tahun 2023
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018 Tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
melalui kegiatan sertifikasi massal program strategis nasional - pemberian ketetapan nihil bagi kepengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPhtb) untuk sertifikat tanah bagi masyarakat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 258
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Ketetapan Nihil Bagi Kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Sertifikasi Massal Program Strategis Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah oleh pemerintah dan untuk mensukseskan Program Strategis Nasional, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan
tanah serta sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan. Program Strategis Nasional mencakup kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi tanah dan Konsolidasi Tanah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Pemberian Ketetapan Nihil Bagi Kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) Untuk Sertifikat Hak Atas Tanah
Kegiatan Sertipikasi Massal Program Strategis Nasional.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.24 Tahun 1997; PP No.18 Tahun 2021; Perpres No.86 Tahun 2018; Inpres No.2 Tahun 2018; PermenATR/BPN No.6 Tahun 2018; Permen ATR/BPN No.12 Tahun 2019; Keputusan Bersama Mentru ATR/BPN, Mendagri, dan Mendesa PDTT No.25/SKB/V/2017, No.590-3167A Tahun 2017, dan No.34 Tahun 2017; Perda Kab.Lingga No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pemberian Ketetapan Nihil Bagi Kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) Untuk Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui
Kegiatan Sertipikasi Massal Program Strategis Nasional, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018 Tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 31 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
sekretariat daerah - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 131
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6)
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 32 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di
lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.50 Tahun 2022; Permendagri No.104 Tahun 2016; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; PermenPANRB No.7 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 32 Tahun 2023
melalui program legalisasi aset berupa pensertipikatan tanah permukiman masyarakat di atas air - pemberian pembebasan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 259
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, berbunyi Jenis pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dan (2) dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai, dan atau Pemerintah Daerah menetapkan
kebijakan untuk tidak memungut. Berdasarkan pasal 82 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, persyaratan serta tata
cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak diatur dengan peraturan bupati. Berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/650/990/PUPP-SET/2023 perihal Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.24 Tahun 1997; PP No.18 Tahun 2021; Perda Kab.Lingga No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Legalisasi Aset Berupa Pensertipikatan Tanah Permukiman Masyarakat di Atas Air, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 33 Tahun 2021
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDTLH)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum tersusun, sehingga perlu untuk ditetapkan dala Peraturan Bupati.
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Pemendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 27 Tahun 2011Perda Kab. Lingga No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, lingkup dan pemetaannya berbasis ekosistem.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 33 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
tentang pemberian honorarium bagi pejabat pengelola barang milik daerah - perubahan atas peraturan bupati lingga nomor 74 tahun 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 260
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, namun karena adanya perubahan
salah satu pasal, maka perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022
tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpes No.12 Tahun 2021; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.63 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri no.90 Tahun 2019; Permendagri No.47 Tahun 2021; Perda Kab. Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Lingga Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
