Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pendidikan nasional berfungsi untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
pengembangan potensi setiap warga negara tanpa
kecuali;
b. bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih
mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial,
budaya, dan spiritual serta melestarikan dan
mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal
daerah yang berguna bagi diri dan
lingkungannya dalam rangka menunjang
pembangunan nasional;
c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan
daerah dengan memperhatikan juga terhadap
kesesuaian dengan perkembangan peserta didik,
keutuhan kompetensi, fleksibilitas dan
kebermanfaatan untuk kepentingan nasional,
diperlukan adanya pengaturan mengenai muatan
lokal di kabupaten bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal di
Kabupaten Bandung;
Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26
Tahun 2009
Terdiri dari 17 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, pengembangan muatan lokal, penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan muatan lokal di kabupaten bandung
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 53 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten bandung
65 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 122 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Pariwisata dan Kebudayaan-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 122, BD 2021/122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 28 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bandung
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 146 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
: a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri
Nomor 910/7482/Keuda tanggal 28 Oktober 2021
perihal Penyesuaian Alokasi Anggaran Dukungan
Pendanaan untuk Belanja Kesehatan Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
401/6638/SJ tanggal 27 November 2021 Perihal
Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemiskinan
Ekstrem Tahun Anggaran 2021, Surat Kepala Dinas
Kesehatan Nomor 050/23719/2021/Dinkes tanggal 7
Desember 2021 perihal Usulan Perubahan Rincian
Belanja Pada Perbup tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun 2021, Surat Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor
900/1557/Sekret tanggal 7 Desember 2021 perihal
Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dinas PMD
untuk APBD Parsial Tahun Anggaran 2021, Surat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor 900/1562/Sekret. tanggal 8 Desember 2021
perihal Permohonan Penyediaan Anggaran BLT Desa
pada APBD Parsial TA. 2021, Surat Plt. Sekretaris
Sekretariat DPRD Nomor 903/1358-um tanggal 8
Desember 2021 perihal Permohonan Pergeseran
Anggaran pada Perbup parsial Tahun 2021, dan Surat
Kepala Dinas Sosial Nomor 463/3183/Dinsos tanggal
8 Desember 2021 perihal Permohonan Alokasi
Anggaran untuk dana ongkos kirim penyaluran BLT
Daerah Kemiskinan Ekstrim melalui Bank BJB
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurup c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10
Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2021, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 90
Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 90 tahun 2021 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
480 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah
melalui pajak air tanah serta untuk mendukung
peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan
penguatan landasan hukum terhadap pemungutan pajak
air tanah;
b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Air Tanah belum dapat memberikan dukungan pendapatan
pajak yang optimal sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air Tanah;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2011
Terdiri dari 59 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, objek pajak, dasar pengenaan pajak, wilayah dan kewenangan pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara penagihan pajak, penatausahaan, jenis formulir, tata cara pembukuan dan pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak air tanah
31 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani
sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan
pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi
keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan
dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan
pemberdayaan;
b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani
diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan
iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan
terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem
pasar yang tidak berpihak kepada petani;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan
perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan
pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani;
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2018
Terdiri dari 75 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan perlindungan dan permberdayaan, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, peran serta msyarakat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pejabat/
Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung dilarang menerima
hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bandung tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
Undang Undang Nomor 14 Tahu 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 22 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4),
Pasal 19 ayat (5), Pasal 25, Pasal 33 ayat (4), Pasal 38 ayat
(3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi
Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Terdiri dari 13 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif melalui apresiasi dan insentif, ruang ekonomi kreatif, kelembagaan ekonomi kreatif, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinsos Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 33 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas sosial kabupaten bandung
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a bahwa harga satuan pokok kegiatan dan analisis
standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan sebagai acuan
dalam melaksanakan kegiatan dan belanja daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan harga satuan
pokok kegiatan dan analisis standar belanja:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021
Terdiri dari 5 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
mengatur mengenai harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja kabupaten bandung tahun anggaran 2022
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
