Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan penjabarannya telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 78
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pergeseran
antar rincian objek belanja dalam objek belanja
berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam
jenis belanja berkenaan dapat dilakukan pergeseran
anggaran dengan cara mengubah peraturan kepala
daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
c. bahwa menidaklanjuti ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan
Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun
Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan serta dengan berpedoman pada Ketentuan
Pasal 373 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah daerah perlu menganggarkan
Tambahan Penghasilan menjelang Hari Raya dan
Tambahan Penghasilan ke 13;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 78
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16
Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan ketiga atas peraturan bupati bandung nomor 78 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan
analisa standar belanja setiap kegiatan yang
direncanakan Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bandung.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016
Terdiri dari 4 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
mengatur mengenai analisis standar belanja kabupaten bandung
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun
2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan hari
kerja efektif pada bulan tertentu, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disesuaikan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 87 tahun 2017 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018 telah diatur melalui
Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
ketentuan Lampiran I angka 31, Lampiran II angka
1.3, angka 1.4, angka 2.3.2 dan Lampiran IV angka
4.2, angka 4.9 hurup B dan hurup D, angka 4.10,
angka 4.12 hurup A, hurup C dan ditambah hurup D,
angka 4.13 hurup A, hurup D, hurup I dan hurup J,
angka 4.16, angka 4.21, angka 4.23, angka 4.24
hurup A dan ditambah hurup D, angka 4.25, angka
4.26, angka 4.28 hurup B, angka 4.29 hurup A dan
Hurup B, angka 4.59 hurup A, hurup B dan
ditambah hurup C, angka 4.60, angka 4.65 hurup A,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 56 tahun 2017 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2018
92 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan
bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya
yang bersumber dana dari Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat
dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru
lahirditetapkan kebijakan pembiayaanmelalui Jaminan
Persalinan;
c. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat
berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman
pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung
Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang no 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137
Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016
Terdiri dari 21 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, pelayanan jampersal, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan jaminan persalinan kabupaten bandung tahun 2018
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2018
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Badan Layanan Umum-Kesehatan-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2018/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014
tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung,
Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan peraturan Bupati
dan disampaikan kepada pimpinan DPRD, dengan
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan
layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang
sehat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Leyanan Umum Daerah,
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
666/MENKES/SK/VI/2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2015
Terdiri dari 20 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan, jenis dan klasifikasi pelayanan yang dikenakan tarif, pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama, pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
mengatur mengenai tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar aksesibilitas dan
mobilitas arus barang dan jasa, untuk mendukung
aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang
dikembangkan melalui pendekatan wilayah, dengan
tujuan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan
pembangunan antar wilayah, perlu menetapkan
pedoman penetapan jalan kabupaten dan jalan desa
di wilayah Kabupaten Bandung;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan
Jalan Desa belum memenuhi kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan dalam asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik sehingga perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan Jalan
Desa.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11
/Prt/M/2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
19/Prt/M/2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/Prt/M/2012, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012
mengatur mengenai pencabutan peraturan bupati nomor 21 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jalan kabupaten dan jalan desa
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perkoperasian
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membangun koperasi yang
profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh
pada asas kekeluargaan dan prinsip - prinsip koperasi
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai
kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan
perekonomian daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perkoperasian;
b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 34 ayat (5),
Pasal 35 ayat (7), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (2),
Pasal 67, Pasal 76ayat (3), Pasal 79 ayat (7), Pasal 84
ayat (2), Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian, ketentuan
mengenai tata cara pelaksanaan pra Koperasi,
persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha,
persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan
jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan
USPPS Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan, tata cara dan
syarat pemberian bantuan, pemberdayaan dan
perlindungan Koperasi, tatacara penilaian kesehatan dan
penilaian Koperasi berprestasi, jenis pengawasan, tata
cara penerapan sanksi administratif, tata cara penerapan
sanksi administratif dan Koperasi sekolah, diatur dengan
peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perkoperasian;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/ IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 17/Per/ M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016
Terdiri dari 113 pasal, 19 bab yaitu ketentuan umum, pembentukan koperasi, pembentukan koperasi sekolah, kegiatan usaha simpan pinjam, tata cara pendirian KSP dan legalitas usaha simpan pinjam, pembukaan jaringan pelayanan KSP dan USP koperasi, kelembagaan USPPS, jaringan pelayanan KSPPS dan USPPS koperasi, permodalan KSPPS dan USPPS koperasi, pelaksanaan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS koperasi, pendidikan dan pelatihan, norma, standar, prosedur dan tata cara pengawasan serta kode etik pejabat pengawas, pemeriksaan usaha KSP dan USP koperasi, penilaian kesehatan dan penilaian koperasi berprestasi, strategi pemberdayaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan, perlindungan, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perkoperasian
95 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
