rencana - aksi - daerah - penerapan - standar - pelayanan - minimal - di - kabupaten - bandung - tahun - 2021 - 2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD 2021/93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal dan Pemda menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemda sesuai dengan rencana pembangunan Kab. Bandung maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kab. Bandung Tahun 2021–2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri RI No. 100 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2021; Perbup No. 90 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penerapan SPM, Koordinasi Penerapan SPM, Pembiayaan, RAD-SPM, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik
dilaksanakan berdasarkan prinsip keamanan yang
meliputi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang
mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa dalam menjamin terjaganya keamanan
informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
perlu dilaksanakan persandian untuk pengamanan
informasi;
c. bahwa untuk mendukung keamanan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung serta
terselanggaranya pelaksanaan persandian untuk
mendukung pengamanan informasi diperlukan adanya
pedoman manajemen keamanan dan pelaksanaan
persandian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Pelaksanaan Persandian
untuk Pengamanan Informasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4
Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021
Terdiri dari 37 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, penyelenggaraan manajemen keamanan informasi SPBE, penyelenggaraan persandian untuk mengamanan informasi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
mengatur mengenai pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2021
Terdiri dari 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
mengatur mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2467 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pendidikan nasional berfungsi untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
pengembangan potensi setiap warga negara tanpa
kecuali;
b. bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih
mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial,
budaya, dan spiritual serta melestarikan dan
mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal
daerah yang berguna bagi diri dan
lingkungannya dalam rangka menunjang
pembangunan nasional;
c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan
daerah dengan memperhatikan juga terhadap
kesesuaian dengan perkembangan peserta didik,
keutuhan kompetensi, fleksibilitas dan
kebermanfaatan untuk kepentingan nasional,
diperlukan adanya pengaturan mengenai muatan
lokal di kabupaten bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal di
Kabupaten Bandung;
Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26
Tahun 2009
Terdiri dari 17 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, pengembangan muatan lokal, penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan muatan lokal di kabupaten bandung
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan
penambahan barang dalam daftar standar satuan
harga Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021,
sehingga Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021, perlu diubah dan
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020
perubahan ketiga atas peraturan bupati bandung nomor 115 tahun 2020 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2021
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 84 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD 2021/84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa
insentif pemungutan Pajak dilaksanakan
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung
jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi
objektif daerah;
b. bahwa ketentuan pemberian insentif pajak perlu
disinergikan dengan nomenklatur anggaran sehingga
dapat memberikan keamanan secara aspek
adiministrasi dalam pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2021 belum memenuhi kesesuaian antara materi
muatan dan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
Terdiri dari 15 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, TP POL, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
mengatur mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4),
Pasal 19 ayat (5), Pasal 25, Pasal 33 ayat (4), Pasal 38 ayat
(3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi
Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Terdiri dari 13 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif melalui apresiasi dan insentif, ruang ekonomi kreatif, kelembagaan ekonomi kreatif, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 78 Tahun 2021
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji-Pendidikan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD 2021/78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan
ABSTRAK:
a. bahwa Tujuan pendidikan nasional dilakukan dalam
rangka mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara;
b. bahwa salah satu komponen penting tujuan
pendidikan ini yaitu agar peserta didik dapat
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan;
c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian
Insentif Guru Ngaji berdasarkan hasil evaluasi perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelajaran
Pendidikan Keagamaan;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Terdiri dari 26 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, pembelajaran pendidikan keagamaan, penetapan guru ngaji dalam program sekolah mengaji, mekanisme penyaluran honorarium dan pemberian jaminan sosial, tim pendidikan keagamaan program sekolah mengaji, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
mengatur mengenai pembelajaran pendidikan keagamaan
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2021/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Bedas Desa Cerdas Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa bantuan keuangan diberikan dalam rangka
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan
dan/atau tujuan tertentu lainnya;
b. bahwa program prioritas nasional dalam
pencapaian SDGs Desa diantaranya pemulihan
ekonomi nasional dan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi;
c. bahwa dalam rangka mendukung capaian SDGs
Desa serta mewujudkan Kabupaten Bandung yang
bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera
melalui kegiatan pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi serta kegiatan pengembangan
Badan Usaha Milik Desa diperlukan dukungan
program bantuan keuangan khusus untuk
percepatan digitalisasi desa serta mendorong
peningkatan ekonomi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program
Bedas Desa Cerdas di Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017
Terdiri dari 27 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, bantuan keuangan program bedas desa cerdas, penganggaran bantuan keuangan khusus program bedas desa cerdas, pelaksanaan dan pencairan bantuan keuangan khusus program bedas desa cerdas, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, tim pembina dan tim pelaksana program bedas desa cerdas, pembinaan dan pegawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan program bedas desa cerdas di kabupaten bandung
30 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
