Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Kebijakan Merdeka Belajar
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 369
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Kebijakan Merdeka Belajar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data;
bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, perlu disusun Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Kebijakan Merdeka Belajar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif, pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Non Formal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 25 Tahun 2023
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 365
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keungan Nomor 76/PMK.07/2022, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022 , Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Bupati Keerom Nomor 67 Tahun 2021, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002, Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 , Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 – 11 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 24 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 - RKP
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 364
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksaan RKPD Tahun 2023 dan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023 dengan keadaan terkini agar dicapai pelaksanaan pembangunan yang optimal maka Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021, . Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 , Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2022 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022, Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 pada Pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 2A, Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan (satu) pasal baru yakni pasal 4A, dan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) pasal baru yakni Pasal 5A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Perubahan sebagian pada Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 berupa Pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 2A, Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan (satu) pasal baru yakni pasal 4A, dan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) pasal baru yakni Pasal 5A.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 23 Tahun 2023
Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 363
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi
bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi maka diperlukan pengaturan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah kabupaten Keerom;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 19 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penglokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 359
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penglokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum/Atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu mengubah Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140-9756 Tahun 2016, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2023, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 pada Pasal 2, 5 perubahan sebagian berupa penambahan ayat 1A, Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, 5B, 5C dan 5D
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 18 Tahun 2023
Pola Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwingga
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 358
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pada RSUD KwainggaUmum Daerah Kwaingga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerapan pola tata kelola pada RSUD Kwaingga meliputi Pola Tata Kelola Korporasi, Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas, Masa Jabatan Dewan Pengawas, Biaya Dewan Pengawas, Komposisi Pejabat Pengelola, Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 17 Tahun 2023
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 357
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kwaingga meliputi Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
64
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2023
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah PEmerintahan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 354
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 , . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun
2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
775
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 13 Tahun 2023
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 353
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Keerom yang ke 20, Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022;
bahwa penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dalam rangka meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2013
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2023
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom - TPP PNS
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 351
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom
ABSTRAK:
Negara yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom meliputi Prinsip-prinsip Pemberian TPP PNS, Kriteria Pemberian TPP, TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja, TPP Berdasarkan Tempat Bertugas, Penepatan Besaran TPP PNS, Pemberian dan Pengurangan TPP PNS Kepada Tiap Pegawai PNS dan Pembayaran TPP PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
