Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Jepara TA 2020 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan an peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Pemkab Jepara TA 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Biaya Masukan Pemkab Jepara TA 2020;
UU No 13 Tahun 19450; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permenkeu No 78/PMK.02/2019; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi standar biaya masukan, batas tertinggi dan estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Tahun 2013, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas jaringannya, maka perlu adanya pedoman dan dalam penggunaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara maupun peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka pertu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Wilayah Kerja
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi; bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140 /4 /2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT .160/7/2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Kebutuhan Pupk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Bab V Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Jepara
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaran penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi masyarakat yang befungsi sebagai media pendidikan hiburan dan informasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas, yang memerlukan adanya keseimbangan informasi dan komunikasi dengan melalui lembaga penyiaran di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran dan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Publik, keberadaan dan pengelolaan Radio Kartini FM Kabupaten
Jepara harus berbadan hukum, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal; bahwa berdasarkan pertirbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,hurut b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Karimi FM Kabupaten Jepara;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran
Bab III Alat Kelengkapan
Bab IV Dewan Direksi
Bab V Sumber Dana
Bab VI Peraturan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2020/ No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Permendagri No 86 Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 39 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 tahun 2016; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 79 tahun 2019; Perpres No 18 tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 tahun 2017 Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri no 40 tahun 2020; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2007; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2011; Perda Kab Jepara No 5 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019; Perbup Jepara No. 37 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, maka perlu adanya acuan/pedoman dan tolok ukur pertanggung jawaban Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit; bahwa untuk melaksanakan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun rencana strategis bisnis RSU RA Kartini sebagai BLUD; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010; Keputusan Bupati Jepara Nomor 445/328 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2015/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2016
PERBUP Kab. Jepara No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
Mencabut :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM),Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengan (UKM) Tenaga Kerja Transmigrasi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2010 dicabut.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018 - 2029
ABSTRAK:
bahwa visi Kabupaten Jepara adalah mewujudkan Jepara madani yang berkarakter maju dan berdaya saing;
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jepara menuju Smart Regency diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk Masterplan Smart City Kabupaten Jepara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 12 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 ;
Peraturan Bupati ini mengenai pedoman pemerintah daerah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam mendukung pengembangan Smart City 2018 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal tersebut mencakup Sistematika Masterplan Smart City yang berisi Visi Pengembangan Smart City, Strategi Pembangunan Smart City, Rencana Aksi Smart City Daerah, Peta Jalan Smart City.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
