Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk bersubsidi sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/0T.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Bab V Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemenintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn jabatan fungsional umum, diperlukan Standar Kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis dan Syarat Jabatan
Bab IV Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Warung Internet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global, dipandang ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global, dipandang perlu melakukan pengawasan, perlu pengawasan, melakukan pengendalian dan pembinaan usaha warung internet tanpa mengabaikan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; bahwa dalam rangka penyediaan jasa warung internet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat perlu mengatur izin warung internet di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturaan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 11 tahun 2008; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Skala Usaha Warnet
Bab V Standarisasi Usaha Warnet
Bab VI Perizinan
Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Sanksi
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 dipandang perlu meninjau kembali Perturan Dupati Jepara No. 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 23 Thun 2002; Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara
Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pemberian Dispensasi
Bab III Persyaratan Mekanisme dan Biaya Pelayanan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; bahwa penganeknragaman konsumsi pangan sampai sant ini bclum mencapai kondisi yang optimal, yang didirikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekargaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Guberur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 untuk disesuaikan;
bahwa dimaksud dalam pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu berdasarkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara di Pasal 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34 dan 36
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMIC.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa,
bahwa Pagu Dana Desa Tahun 2023 beberapa Desa tiap
Daerah mendapatkan penambahan dari alokasi kinerja;
bahwa untuk pengelolaan Dana Desa termasuk
tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJ, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMl(.07 /2022; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2023 diubah.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah, maka perlu dilaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali yang meliputi seluruh barang inventaris; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda KabJerapa No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 13 Tahun 2017; Perbup Jepara No 20 Tahun 2009; Perbup Jepara No 43 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis yang dicantumkan dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
