Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji Dan Kecamatan Donorojo Serta Penataan Kecamatan Mlonggo Dan Kecamatan Keling
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan makin berkembangnya Kecamatan Mlonggo dan Kecaratan Keling, dianggap perlu untuk memecah Kedua Kecamatan tersebut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 teitang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pembentuan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo di Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan, Penataan, Batas Wilayah Dan Ibu Kota
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2007.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 1998
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemotongan Ternak, perlu disesuaikan ; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jepara;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 5 Juli 1979 Nomor 18 Tahun 1979 dan Nomor 05/Ins/UN/3/1979; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi Daerah
Bab VI Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi Daerah
Bab VII Wilayah Pemungutan
Bab VIII Tata Cara Pemungutan
Bab IX Tata Cara Pembayaran
Bab X Sanksi Administrasi
Bab XI Tata Cara Penagihan
Bab XII Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah
Bab XIII Ketentuan Pemotongan
Bab XIV Pengawasan
Bab XV Ketentuan Pidana
Bab XVI Penyidikan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 1998.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses keluarga dan anggotanya terhadap pelayanan Kesehatan yang komprehensif melalui upaya Promotif-Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, maka perlu dilaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga yang dilaksanakan oleh Puskesmas, perlu disusun petunjuk teknis, pendanaan dan standart biaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2007; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 72 Tahun 2012; Perpres No 2 tahun 2015; Permenkes No 75 Tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016; Permenkes No 39 tahun 2016; Permenkes No 43 Tahun 2016; Permenkes No 19 Tahun 2017; Permenkes No 61 Tahun 2017;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang PIS - PK yang dilaksanakan oleh semua Puskesmas di semua desa/Kelurahan wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Jepara, termasuk biaya pelaksanaan PIS-PK, besaran biaya untuk pelaksanaan kunjungan rumah, besaran biaya untuk insentif pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2021
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2021/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka perlu adanya pengaturan Tata Cara
pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan
penggunaan dana Belanja Tidak Terduga lebih
tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka
perlu mengatur mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penganggaran; Tata Cara Penggunaan BTT; Mekanisme Pengajuan BTT; Pertanggungjawaban dan Laporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab. Jepara TA 2019 agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tshun 2014, Perpres Nomor 16 Tahun 2018; PMK RI Nomor 32/PMK.02/2018; Perda Kab. Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Perbup Jepara Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.27 Tahun 2010 tentang Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berdampak terhadap Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 201 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2020/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa
ABSTRAK:
Untuk melayani masyarakat pengguna jadsa penyeberangan dengan kapal penyeberangan sebagai sarana penghubung pada lintas penyeberangan di Karimunjawa agar dapat dilakukan dengan baik guna menumbuhkan dan memertakan perekonomian setempat. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kapal penyeberangan lintas penyeberangan., maka perlu adanya ketentuan tarif dasar pada setiap komponen penumpang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015, PP No 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2011; KepMenhub No KM 58 Tahun 2003; Permenhub No PM 104 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 7 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Rute dan Muatan; Tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2022
PEMBENTUKAN DESA MANDIRI SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAB. JEPARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2022/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berupa Satuan Pendidikan tersendiri;
b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, maka perlu adanya penataan kembali satuan pendidikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir degan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019; Perda Kab. Jepara Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2017
pengelolaan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan
wilayah perdesaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, sehingga Desa mampu
membentuk Badan Usaha Milik Desa dan Badan
Usaha Milik Desa Bersama sebagai salah satu
pendorong percepatan pembangunan desa, maka
diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Badan Usaha
Millie Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan bupati (perbup) tentang pengelolaan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Kesehatan Daerah Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan progran pelayanan kesehatan daerah tahun 2016 dapat berjalan dengan baik dan penggunaan anggaran terkelola secara transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya pedoman penggunaan anggaran program · pelayanan kesehatan penduduk miskin daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Kesehatan daerah Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Biaya
Bab V Obat dan Alat Kesehatan
Bab VI Lain-Lain
Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
