PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN TANDA DAFTAR GUDANG
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Tanda Daftar Gudang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12
Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Gudang, serta
dalam rangka kelancaran pendistribusian barang
keperluan masyarakat dan penarnpungan sementara
basil produksi serta penyimpanan persediaan dalam
[angka waktu tertentu diperlukan adanya bangunan
khusus dengan standar tertentu yang berfungsi
sebagai gudang; bahwa berdasarkan pertimbaogan sebagaimana
climaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Perizinan Tanda Daftar Gudang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 90/ M-DAG/
PER/ 12/2014; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun
2013;
Peraturan bupatl tentang persyaratan dan tata cara
Perizinan tanda daftar gudang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2015.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BLUD PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Jepara
Nomor 445.4/268 Tahun 2016 tentang Penetapan
Puskesmas Sebagai UPT Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerab (BLUD),
maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan
pada masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya manusia; bahwa dengan memperhatikan jumlah sumber daya
manusia pelaksana pelayanan kesehatan yang masih
kurang, maka diperlukan pedoman daJam rekruitmen
pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLUD Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan bupati merupakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai kontrak BLUD puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
Mengubah :
PERBUP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penambahan rincian barang dan penyesuaian harga barang, maka perlu meninjau kembali PERBUP Jepara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kab. Jepara Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan atas Standar Harga Pemerintah Kab. Jepara Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa adanya Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka MKendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya, sehingga perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belannja Daerah Tahun Anggaran 2021 angka 35 huruf E ditentukan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2009; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab Jepara No. 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No. 9 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No. 4 Tahun 2020; Perbup Jepara No. 71 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah.
52 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan perangkat daerah untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyelarasan dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Bab IV Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Pertanian Dan Peternakan
Bab V Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Kesehatan
Bab VI Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Bab VII Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Bab VIII Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Bab IX Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Bab X Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Kelautan Dan Perikanan
Bab XI Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Bab XII Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Bab XIII Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dan Pengelolaan Pasar
Bab XIV Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Bab XV Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
Bab XVI Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Energi Sumber Daya Mineral
Bab XVII Unit Pelaksana Teknis Dinas
Bab XVIII Kelompok Jabatan Fungsional
Bab XIX Tata Kerja
Bab XX Eselon
Bab XXI Ketentuan Peralihan
Bab XXII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dicabut.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2018
retribusi - restitusi - izin mempekerjakan tenaga kerja asing
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi dan restitusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan melalui pelayanan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan restitusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Jepara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 tahun 1983; PP No 58 tahun 2005; PP No 38 tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2012; PP No 97 Tahun 2012; Perpres No 1 Tahun 2007; Permenaker No 16 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 10 tahun 2006; Perda Kab Jepara No 3 tahun 2008; Perda Kab Jepara No 15 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perpanjangan IMTA, Tata Cara Perpanjangan IMTA, Pembayaran Retribusi dan pengajuan Restitusi, Pelaporan serta Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, maka perlu adanya lembaga pengadaan barang/jasa;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bu-pati Jepara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, yang menempatkan fungsi pengadaan barang/jasa di Bagian Pcmbangunan dan pengadaan barang/jasa, maka perlu diatur kejelasan roekanisme kerja unit kerja pengadaan barang/jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurui a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Unit Kerja padaPemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan, perlu ditetapkan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
275 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Administrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk pemhiayaan penyelenggaraan atonomi daerah di Kabupaten Jepara perlu diintensifkan sumber-smber penerimaan asli daerah sendiri, diantaranya adalah Retribusi pelayanan Administrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a terebut perlu mengatur pelaksanaan Retribusi Pelayanan Administrasi dengan Paraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Dqerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepasa Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama Obyek , Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah
Bab VII Tata Cara Pemungutan
Bab VIII Wilayah Pemungutan
Bab IX Tata Cara Pembayaran
Bab X Tata Cara Penagihan
Bab XI Ketentuan Pidana
Bab XII Ketentuan Penyidikan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2001.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan akuntabilitas dan tarnsparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, maka perlu disusun standar operasional
prosedur pelayanan hibah dan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah Dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Standar Operasional Prosedur
Bab III Tata Kerja
Bab IV Sarana dan Prasarana
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2014.
26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
