Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU, SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGATURAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DENGAN BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan numpang Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi sehubungan dengan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam upaya mendukung aspek operasional, keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang serta dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Bus Umum Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung, maka pengaturan besarnya tarif angkutan yang diatur dalam Peraturan Gubernur dalam Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kernbali dan disesuaikan dengan adanya penurunan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM);
c. bahwa berdasarkan perrtimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar memenuhi aspek legalitas dan solvabilitas, perlu mengatur kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Daerah Povinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2014.
Penetapan Tarif
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:
Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor PenyeIenggaraan Kepariwisataan menyatakan perlu diatur koordinasi strategis lintas sektor penyeIenggaraan kepariwisataan di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut agar peIaksanaannya dapat berjaIan Iancar, tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor PenyeIenggaraan Kepariwisataan.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NasionaI 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nornor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
(RIPPDAI Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2014;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN
BAB III TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI
BAB IV HUBUNGAN KOORDINASI
BAB V PEMBIAYAAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana
telah beberapa kaIi diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka ketentuan yang mengatur tentang petunjuk
pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditetapkan
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan
Peraturan Gubernur Lampung;
1. UU 14/1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 3/1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung Dengan Mengubah UU 25/1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. UU 3/1992 tentang Jamman Sosial Ketenagakerjaan;
3. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan UU 9/2015;
4. PP 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP 21/2007;
5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. PP 76/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14/1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
7. PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
8. PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 4/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 1/2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Permendagri 57/2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 34/2013 tentang Perubahan Atas Permendagri 57/2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan pinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD;
Bagian Kesatu Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
Bagian Kedua Tenaga Medis Kesehatan;
Bagian Ketiga Kendaraan Dinas;
Bagian Keempat Rumah Jabatan dan Rumah Dinas;
Bagian Kelima Pakaian Dinas;
Bagian Keenam Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah;
BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
Bagian Kesatu Umum;
Bagian Kedua Rapat-Rapat;
Bagian Ketiga Perjalanan Dinas;
Bagian Keempat Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajianan Harmonisasi dan Sinkronisasi Terhadap Peraturan Daerah dan Produk Hukum;
Bagian Kelima Bantuan Hukum;
Bagian Keenam Tunjangan Komunikasi Intensif;
Bagian Ketujuh Peningkatan Kemampuan SDM dan Profesionalisme;
Bagian Kedelapan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli;
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD;
BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; agar pelaksanaan pemberian
tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lasnpung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Provinsi Lampung
UU 14/1964; UU 28/1999; UU 25/2009; UU 23/2014; PP 24/1976; PP 7/1977; PP 79/2005; PP 46/2010; PP 53/2010; Permendagri 13/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendagri 21/2011; Permenpan dan RB 33/2011; Permenpan dan RB 34/2011; Permenpan dan RB 39/2011; Permenpan dan RB 63/2011; Perka BKN 12/2011; Perda Prov. Lampung 3/2009; Perda Prov Lampung 11/2009; Perda Prov Lampung 12/2009; Perda Prov Lampung 13/2009; Perda Prov Lampung 14/2009; dan Perda Prov Lampung 11/2015.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Jam Kerja; Pemberian Tambahan Penghasilan; Penetapan dan Komponen Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan; Penilaian Kinerja; Pembayaran dan Pajak; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berupa insentif atau sebutan lainnya di luar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
