Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 475 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM BENTUK SAHAM PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA, PT. WAHANA RAHARDJA,DAN PT. ASURANSI ASKRIDA

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

P_LAMPUNG_15_2014.pdf.pdf

modal, jasa, asuransi,

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM BENTUK SAHAM PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA, PT. WAHANA RAHARDJA,DAN PT. ASURANSI ASKRIDA

ABSTRAK:

a. penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pe1aksanaan otanomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Ash Daerah; b. bahwa setiap bentuk penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan baik perusahaan negara, perusahaan daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Ash Daerah dengan melakukan investasi dalam bentuk penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perasuransian, PT. Lampung Jasa Utama dan PT. Wahana Rabardja; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hum! b, dan hum! c. agar pelaksanaan penambaban penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemcrintah Provinsi Lampung dalam bentuk Saham pada PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rabardja, dan PT. Asuransi Bangun Askrida;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 17 'I'ahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 'pahun 2007; 11. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 14. Poraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Provinsl Lampung Nomor 3 'Tahun 2009; 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011;
Tujuan penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pertambahan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya kesempatan kerja. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
7 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

P_LAMPUNG_14_2014.pdf.pdf

sumbangan, pihak ketiga, pembiayaan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK:

a. dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan pengaturan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, Pemerintah Provinei Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; b. dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan peran serta secara aktif dari masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan dimaksud, c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kernbali; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978; 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 'Tahun 2009;
Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah daerah secara suka rela yang tidak mengikat perolehannya baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
7 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Prov. Lampung No. 11 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Download file:

P_LAMPUNG_13_2014.pdf.pdf

kerugian, keuangan, pengelolaan, perbendaharaan

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13,

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerirrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daer-ah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964; 3. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nornor 3 Tahun 2007; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012;
Pengaturan penyelesaian kerugian Daerah adalah untuk mencegah terjadinya kerugian Daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah, mengembalikan kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Daerah, dan membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
18 Halaman, dan 14 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

P_LAMPUNG_12_2014.pdf.pdf

laut, ikan, kekayaan, sumberdaya, makhluk hidup

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK:

a. umberdeya kclautan dan perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah; b. pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka rnemberikan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Optirnalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; 5. Undang-Uridang Nornor 31 Tabun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2012; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Per.27/Men/2002; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2010; 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002; 21. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor Kep 36/Men/2004; 22. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor 7/KepmanKP/2013; 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007; 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009; 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011; 27. Peraturan Daerah Provinai Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konaultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
16 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH

Abstrak

Download file:

P_LAMPUNG_11_2014.pdf.pdf

pangan, petani, sumber hayati, makanan, manusia

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang MOBILITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH

ABSTRAK:

a. dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Provinsi Lampung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mobilitas Pangan Strategis Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1992; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tabun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7.Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2012; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 10. Pcraturan Preaiden Nomor 22 Tahurt 2009; 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 'I'ahun 2007; 12. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Pengaturan mobilitas pangan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang penganekaragaman dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
11 Halaman, dan 7 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pendidikan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

P_LAMPUNG_10_2014.pdf.pdf

pertanian, perikanan, kehutanan, sumberdaya

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. Provinsi Lampung memiliki keunggulan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompetitif dan prospektif, untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah; b. perlu meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan; c. masih terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belurn dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Pennentan/OT.160/6/2009; 11. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 13 Tahun 2009; 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efesien.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
13 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

APBD

Download file:

P_LAMPUNG_9_2014.pdf.pdf

anggaran, dana, belanja, keuangan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

a. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumendakumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; b. penyempurnaan sebagaimana dirnaksud daIam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi: c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan hurufb, perlu rnembentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Namar 28 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 19, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007; 27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009; 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009; 30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009; 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009; 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Mengenai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumendakumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

APBD

Download file:

P_LAMPUNG_8_2014.pdf.pdf

anggaran, dana, belanja, keuangan, provinsi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3507 Tahun 2014 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Provinsi Larnpung Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubemur Lampung tcntang Penjabaran Perubahan Angga.mn Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014; b. sehubungan dengan huruf a Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tent.ang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinai Lampung Tahun Anggaran 2014; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 1 . Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 33 'I'ahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 16. Peraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2006; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; 26, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007; 27. Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 ; 28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009; 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009; 30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomOI 13 Tahun 2009; 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009; 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 6 Tahun 2014;
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS] LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014. Gubernur .menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2014.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

APBD

Download file:

P_LAMPUNG_7_2014.pdf.pdf

anggaran, belanja, keuangan, laporan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Kepaia Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Iaporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 13, Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2007; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012; 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 ;
Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerab/Perusabaan Daerab. Dan mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan rnemuat Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2014.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Lampung No. 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa

Download file:

P_LAMPUNG_5_2014.pdf.pdf

perda, tatakerja, lembaga, peraturan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinai dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Larnpung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013; b. guna menyesuaikan kembali dengan pelaksanaan pcnyclenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kernbali eusunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut di atas; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di alas, agar penyelenggaraan pcmerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TatakeIja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Peda Pemerintah Provinsi Lampung;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 I Tahun 2007; 12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009; 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
Perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang organisasi dan tatakerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada pemerintah provinsi Lampung. Mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2014.
10 Halaman, dan 6 Halaman Penjelasan

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT