Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konaultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

12 September 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2014

Sumber

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1226 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

P_LAMPUNG_12_2014.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

laut, ikan, kekayaan, sumberdaya, makhluk hidup
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:	a. umberdeya kclautan dan perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah; b. pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka rnemberikan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Optirnalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; 5. Undang-Uridang Nornor 31 Tabun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2012; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Per.27/Men/2002; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2010; 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002; 21. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor Kep 36/Men/2004; 22. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor 7/KepmanKP/2013; 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007; 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009; 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011; 27. Peraturan Daerah Provinai Lampung Nomor 6 Tahun 2014; Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konaultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. 16 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521