Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Cilegon
ABSTRAK:
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai, khususnya dilingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, diperlukan suatu acuan yang dibakukan secara menyeluruh guna mengakomodasi dan mengantisipasi dinamika tugas pelayanan;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahiun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Permendagri No 1 Tahun 2014; KepmenPAN No 63/Kep/M.PAN/7/2003; Perda Kota Cilegon No 18 Tahun 2011; Perwal Cilegon No 13 Tahun 2013; Perwal No 15 Tahun 2013; Perwal Cilegon No14 Tahun 2014; Kepwal Cilegon No 060/Kep 336-Org/2014; Kepwal Cilegon No 060/Kep 375-Org/2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan Standar Operasional Prosedur; 3.Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 8 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka untuk tertib administrasi pengelolaan retribusi perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.15 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PerPe No.58 Tahun 2005; PerPe No.69 Tahun 2010; PerPe No.27 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No.80 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No.19 Tahun 2016; PerDa Kota Cilegon No.13 Tahun 2002; PerDa Kota Cilegon No.1 Tahun 2004; PerDa Kota Cilegon No.10 Tahun 2013; PerDa Kota Cilegon No.3 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penetapan Tarif Retribusi; 4. Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah; 5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 6. Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran; 7. Tata Cara Penagihan Retribusi; 8. Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; 9. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 10. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; 11. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; 12. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
18 halaman 11 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 8 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan penggunaan ruang jalan dan dalam upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, perlu menetapkan kawasan tertib lalu lintas;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; PP No 44 Tahun 1993; PP No 34 Tahun 2006; PP No 79 Tahun 2013; Permenhub No PM 13 Tahun 2014; Perda Kota Cilegon No 5 Tahun 2003.
1.Ketentuan Umum; 2.Kawasan Tertib Lalu Lintas; 3.Sarana dan Prasarana; 4.Hak dan Kewajiban; 5.Syarat dan Larangan; 6.Operasional, Pengawasan, dan Pengendalian; 7.Evaluasi dan Laporan; 8.Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Tahun 2020 No. 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 11 Th 2009; Perpres No 63 Th 2017; PP No 39 Th 2012; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2016.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2009/NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa pemungutan biaya perpanjangan izin mempekerjakan
tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang
Ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004
tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
UU UAP 1930 Stb No. 225 Tahun 1930, UU No. 3 TAhun 1951, UU No. 22 Tahun 1957, UU No. 12 Tahun 1964, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 7 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 32 TAhun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 1991, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 38 Tahun 2007, Perda Kota Cilegon No. 13 Tahun 2002, Perda Kota Cilegon No. 4 Tahun 2008.
Perda ini mengatur memuat perubahan atas retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan yang diatur dalam Perda Kota Cilegon No. 12 Tahun 2004, antara lain merubah Pasal 1, Pasal 9, Pasal 11, dan merubah lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Merubah Perda Kota Cilegon No. 12 Tahun 2004
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 bulan September tahun 2022.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 08 Tahun 2018
Ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, menyebutkan setiap pelaku usaha yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
UU No 5 Th 1960; UU no 15 Th 1999; UU No 26 Th 2007; UU No 25 Th 2009; UU No 41 Th 2009; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 2004; PP No 26 Th 2008; PP No 142 Th 2015; PP No 15 Th 2010; PP No 68 Th 2010; Permendagri No 116 Th 2017; Permendagri No 138 Th 2017; Per.Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Th 2011; Permen Agraria No 2 Th 2015; Permen Agraria No 5 th 2015; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2011.
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Objek Izin Lokasi; 4. jangka Waktu Izin Lokasi; 5. Tata cara Pemberian Izin Lokasi; 6. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi; 7. Monitoring dan Evaluasi;
8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019
PEMBENTUKAN-KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS-FUNGSI-LINGKUNGAN HIDUP
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2019/No.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 89 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup kota Cilegon, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan di Bidang lingkungan Hidup sehingga perlu diganti.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 70 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Struktur Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi; 6. Jabatan Fungsional; 7. Tata Kerja; 8. Kepegawaian; 9. Keuangan; 10. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
40 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka meyelenggarakan pemerintahan daerah yang bertujuan unruk mewujudkan keamanan, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya peraturan daerah.
Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Th 1945; UU No 8 Th 1981; UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 1983 yang telah diubah dengan UU No 92 Th 2015; PP RI No 43 Th 2012; PP RI No 12 TH 2017; Pemendagri No 12 Th 2017; Pemendagri No 11 Th 2009; Pemendagri No 31 Th 2009; Pemendagri No 53 Th 2011; Pemendagri No 54 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon 72 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian ; 5. Sumpah/Janji dan Pelantikan; 6. Kode etik PPNS; 7. Kartu Tanda Pengenal; 8. Pakaian dan Atribut; 9. Sekretariat PPNS; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pembiayaan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 8 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan Dearah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, Perlu mengatur tentang petunjuk pelaksanaan retribusi terminal
UU Nomor 15 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UUU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penetapan Tarif Retribusi; 4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal; 5. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran; 6. Tata Cara Penagihan Retribusi;7. Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 8. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 9. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa 10. Tata Cara Pemeriksaa Retribusi; 11.Pelaporan; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
36 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
