Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Prinsip Satu Data Indonesia; Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
10 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor: 57 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Perencanaan; Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
15 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Dalam upaya memberi pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT melalui Desa/kelurahan, maka perlu membentuk pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 54 Tahun 2021
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan dan Struktur Puskesos Penanganan Kemiskinan; Tugas, Fungsi , dan Sasaran; Proses Pelayanan Puskesos; Biaya; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
11 Hlmn. Lampiran 1 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan pelayanan sosial yang terpadu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlindungan sosial dan penangggulangan kemiskinan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan SLRT; Fungsi dan Sasaran SLRT; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi SLRT; Mekanisme layanan SLRT; Pendanaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
17 Hlmn. Lampiran 1 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya sebagai Pelaksana Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang permanen.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penugasan; Jangka Waktu; Pendanaan; Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
9 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
10 Hlmn. Penjelasan 5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 18 tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pilar Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi; Sasaran, Indikator, Strategi dan Kegiatan; Intervensi Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting; Peran Serta Pemerintah Daerah dan Kelurahan/Desa; Peran Masyarakat dan Sektor Swasta; Pencatatan dan Pelaporan; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
9 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016;
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
5 Hlmn. Lampiran 20 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan secara Sistem Online
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris, maka perlu dilakukan secara terpadu melalui sistem online.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 33 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Hlmn. Lampiran 24 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, terdapat penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten
Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Bara, perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Rincian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
34 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
