Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran mukim dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Mukim perlu diberikan Dana
Tambahan Bantuan Operasional kepada Mukim yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
b. bahwa untuk memberikan dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pemberian
dana tambahan Bantuan Operasional Mukim yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor I Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019; Peratutan Gubemur Aceh Nomor 15 tahun 2022
Peraturan Bupati ini terdiri dari 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Penggunaan Dana BOP Mukim, BAB V tentang Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran, BAB VI tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VII tentang Monitoring dan Evaluasi BAB VIII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 sampai dengan triwulan II, perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 17 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 8 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 3 Tahun 2018; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 26 tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
5 Hal, - Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Menimbang Mengingat Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023; berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Nomor Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 81 Tahun 2022; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 6 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 17 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 11 tahun 2022; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022.
10 Hal, - Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
7 Hal, 2 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya utamanya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa harus menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, menegaskan bahwa Kode Etik ditetapkan oleh Bupati untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Barat daya No. 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 22 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Kode Etik, BAB IV Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB V Prosedur Penegakan Kode Etik, BAB VI Sanksi, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
14 Hal, - Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, untuk paling lama 3 (tiga) tahun sekali; bahwa besaran tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor di Darat, perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penyesuaian perhitungan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui smartcard (kartu uji) dan telah memenuhi ketentuan jangka waktu peninjauan tarif retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 30 Tahun 2021; Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
Perbup Aceh Barat Daya No. 39 Tahun 2015
4 Hal, - Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
ABSTRAK:
Bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya:
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
17 Hal, - Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 81 Tahun 2022; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 6 Tahun 2022; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
5 Hal, - Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 62 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Lampiran huruf E, angka 37 huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi perlu dilakukan pergeseran anggaran antar rincian objek dan/atau sub rincian objek; bahwa berdasarkan Bab VI huruf D huruf a dan huruf h, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 62 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 62 Tahun 2021
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan anggaran belanja harus mengakomodir penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat
dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran dan Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran
Anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kriteria Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, BAB III tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran, BAB IV tentang Ketentuan Penutup serta 1 Lampiran tentang Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat