Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penganggaran alokasi Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, dirnana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah bahwa dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dalam rangka penganggaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dimana setelah memperhatikan angka 4 huruf a dan c dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian luran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah bahwa bagi Pemerintah Kabupaten yang telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, penyesuaian penganggaran dimaksud dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kemudian diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); bahwa dalam rangka untuk penganggaran alokasi Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan penganggaran alokasi DAUTambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 54 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD dan insentif RT.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Perangkat Desa Lainnya; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud di atas perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nilai dan Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; Pelaksana dan Tanggung Jawab
Pendidikan Antikorupsi; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Pengawasan dan Evaluasi; serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar BIaya Umum di Desa dengan sistematika; Ketentuan Umum; Standar Biaya Umum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.2874/ AJ.402/DRJD/2017; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.1472/AJ.402/DRJD/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kendaraan Wajib Uji; Persyaratan; Pelaksana Pengujian; Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; Surat, Stempel dan Penandatanganan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Terminal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Terminal dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Terminal Penumpang; Kegiatan Usaha Terminal Penumpang; Tata Cara Kerjasama dan Perijinan Kegiatan Usaha Terminal Penumpang; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Penumpang; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nornor 551/MPP/Kep/10/1999; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dengan sistematika;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan karena transaksi jual-beli, waris, hibah wasiat ataupun pemindahan hak lainnya; bahwa dalam rangka mempermudah melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan terhadap pemindahan hak tanah darr/ atau bangunan dari wajib pajak melalui Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara), perlu pengaturan dalam pe1aksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam -huruf . a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara·Pelaksanaan Bea·Perolehan Hak Atas.Tanah Dan Bangunan Berbasis Online dengan sistematika; Ketentuan Umum; Online System; Tata Cara Pelaksanaan BPHTB; Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran; Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran; Tata Cara Pelaporan PPAT dan PPAT Sementara; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
