Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2015/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewanperwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong telah diatur dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabalong; bahwa belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong dan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewanperwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong perlu disusun rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menjamin kelancaran dalam penyusunan rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil diperlukan suatu panduan penyusunan rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat pembina Kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
3. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024
ABSTRAK:
Bahwa visi Kabupaten Tabalong adalah terwujudnya masyarakat Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri;
Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tabalong menuju Smart City diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Sistematika Masterplan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetatapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetatapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 67 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan Kecamatan dan Kelurahan; Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; Tugas dan Fungsi Camat dan Lurah; Jabatan Fungsional; Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kewajiban Dan Larangan;
3. Disiplin Presensi Dan Mengikuti Apel;
4. Hukuman Disiplin;
5. Berlakunya Hukuman Disiplin Dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disipilin;
6. Penghargaan;
7. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Daerah atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas LaboratoriumLingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42).
Peraturan Bupati (PERBUP) mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika :
Perubahan Tarif; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Serta Substantif Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BLUD Oleh Pembina dan Pengawas BLUD Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Serta Substantif Pemerintah Daerah;
Ketentuan Umum;
Kedudukan Dewan Pengawas;
Tugas Dewan Pengawas;
Wewenang Dewan Pengawas;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ketentuan pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020
Perubahan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup dan Asas Klasifikasi;
Arsip Dinamis; dan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
