Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa pasar rakyat merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan banyak pelaku ekonomi dari berbagai elemen masyarakat sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus melakukan penataan dan pengelolaan pasar rakyat; bahwa dalam rangka mewujudkan pasar rakyat berkelanjutan maka diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah agar memenuhi aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sehingga memiliki daya saing yang kuat dan mampu menyesuaikan perkembangan kemajuan perekonomian dan konsumen;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015; Peraturan Menteri perdagangan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 t7ahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Fungsi Dan Kebijakan Pasar Rakyat Berkelanjutan
4. Penataan Dan Pengelolaan Pasar
5. Tempat Dasaran Pasar
6. Surat Tanda Pemegang Hak Sewa (STPHS)
7. Kartu Pedagang
8. Hak, Kewajiban, Dan Larangan Dan Sanksi
9. Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengendalian
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong;
3. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong:
4. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong;
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong;
6. Jabatan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong;
7. Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong;
8. Jabatan dan Eselon pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah atau sedang mengikuti pendidikan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengemban Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan batas desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh bupati dengan peraturan bupati;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batas wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 tahun 1965; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Ketentuan Lain-lain; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan, Tugas dan Uraian Tugas;Tata Kerja;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi serta terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dipandang perlu untuk melakukan perubahan kembali atas pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 42 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara/Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu penataan, pembangunan infrastruktur
menara telekomunikasi; bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu
dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara dan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara/Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penataan Menara; Pembangunan Menara Bersama; Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Perizinan Dan Rekomendasi Menara; Zona Bebas Menara; Pemeliharaan Dan Perawatan Menara; Pengawasan Dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan dan Eselon; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilestarikan; bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, perlu melakukan penanaman dan perawatan pohon berbasis partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu a menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman dan Perawatan Pohon Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Jalan Per otaan Tanjung Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penanaman Dan Perawatan Pohon Berbasisi Partisipasi Masyarakat Pada Jalan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Fungsi
3. Lokasi
4. Penyelenggaraan Penanaman Dan Perawatan Pohon
5. Penebangan, Pemindahan, Penanaman Dan Penggantian Pohon
6. Sanksi
7. Ketentuan Lain-Lain
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dipandang perlu mengatur perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup Perlindungan ASN;Peserta dan Kepesertaan;Jaminan Kecelakaan Kerja;Jaminan Kematian;Penyediaan Anggaran, Pembayaran iuran, Pengajuan Klaim, dan Pelaporan Program;Pemberian Bantuan Hukum;Jaminan Kesehatan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
