Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan kegiatan lagi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 menyarankan agar meninjau kembali BUMD Basin Resources karena sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya, sehingga perlu dibubarkan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Melaksanakan Pasal 89 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu menyusun Standar Biaya untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan biaya pada SKPD.
Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PermendagriNo. 21 Tahun 2011; Permen ESDM No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permenkeu No. 33/PMK.02/2016; Perbup No. 125 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar biaya TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD. Diatur tentang fungsi standar biaya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
Pengaturan perjalanan dinas jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan PTT lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersendiri
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 231 Tahun 2020
ANALISIS JABATAN,- ANALISIS BEBAN KERJA - DAN EVALUASI JABATAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD.2020/No.231
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap Intansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegwai neb=geri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
Surat menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/M.SM.04.00/2019 tangal 29 Maret 2019 hal persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin ,surat sekretariat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/385/VII/2020 tangal 8 April 2020
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2002;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017 sebagimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;Perpres No 81 Tahun 2010;Permendari No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 34 Tahun 2011;PPermendagri No 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 20 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 1 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 12 Tahun 2011;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2018
Materi poko dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan,Fungsi dan penyusunan analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Ruang lingkup dan penetapan hasil analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Informasi jabatan ,fasilitas dan pembiayaan ,ketentua penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan
interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Dasar Hukum dalam Peraturan ini Adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001;UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004 ; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 ;UU No 12 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;PP No 6 Tahun 1974;PP No 58 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PP No 60 Tahun 2008;PP No 53 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016;Kepres No 47 Tahun 1992 ;Perda No 18 Tahun 2016 ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan pengesan batas desa,perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan penegasan dan pengesahan batas desa suka raja kecamatan tungkal ilir kabupaten banyuasin
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020 ;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana tlah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahuun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang lingkup,penetapan penegasan dan pebgesahan batas desa suka raja kecamatan tungkal ilir ,peta batas desa ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - PERINGATAN - HARI JADI KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan daerah otonom yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi
Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 10 April 2002;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;UU No 6 Tahun 2002;UU No 9 Tahun 2010;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 78 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PP No 72 Tahun 2019;PP 39 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan iini adalah ; KETENTUAN UMUM,PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI JADI,KETENTUAN PERALIHAN,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 38 Tahun 2019
PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN BUPATI-NOMOR 174 TAHUN 2016-TENTANG-STRUKTUR ORGANISASI-PENJABARAN TUGAS-DAN-FUNGSI-DINAS PERUMAHAN RAKYAT-KAWASAN PERMUKIMAN-DAN-PERTANAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2019/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuasin sehingga perlu penyesuaian, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 174 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 meliputi ketentuan susunan organisasi angka 2 huruf e ayat (1) Pasal 3 diubah, ketentuan penjabaran tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ayat (1) Pasal 8 ditambah, dan ketentuan penjabaran tugas Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman ayat (2) Pasal 14 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020
Dasar pertimbagan dalam peraturan ini adalah : bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di
Kabupaten Banyuasin masih belum sesuai dengan tujuan dan
fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian
yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Banyuasin, sehingga perlu pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta
masyarakat, khususnya masyarakat petani
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 17 Tahun 2019;PP No 22 Tahun 1982;PP No 20 Tahun 2006;PP No 121 Tahun 2015;Permentan /OT.140/12/2012;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 14/PRT/M/2015 ;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 30/PRT/M/2015 ;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 30/PRT/M/2015 ;Peraturan Menteri perkerjaan umum dan perumahan rakyat No 293/KPTS/M/2014;Perda No 1 Tahun 2019
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN,PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI ,WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ,KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI, P3A, GP3A, DAN IP3A
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI ,PEMBERDAYAAN ,PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI,PENGELOLAAN ASET IRIGASI ,PEMBIAYAAN ,ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI,PENGAWASAN ,KEWAJIBAN DAN LARANGAN,KETENTUAN PIDANA,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 68 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyuasin No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 Tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA - DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2021/No 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 Tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah:diperlukan langkah-langkah cepat,tepat,fokus,terpadu,dan sinergi antara kementerian /lembaga dan pemerintahan Daerah untuk melakukan refocusing kegiatan ,realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19)
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 5 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 40 Tahun 2004;UU No 24 Tahun 2011;UU No 28 Tahun 2009;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 23 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 24 Tahun 2005;PP No 71 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2017;PP No 2 Tahun 2018;PP No 49 Tahun 2018;PP No 12 Tahun 2019;PP pengganti UU No 1 Tahun 2020;Perpres No 17 Tahun 2018;Perpres No 78 Tahun 2019;Perpres No 54 Tahun 2020;Keppres No 11 Tahun 2020;Permendagri No 20 Tahun 2020;Permenkeu No 19/PMK.07/2020;Permenkeu No 35 /PMK.07/2020;Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-4/PK/2020;Permenkeu No 6 /KM.7/2020;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2513/sj dan Nomor 177/KMK.07/2020;Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 /KM.7/2020;Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/2015/2020;Keputusan Gubenur Sumsel No 204/KPTS/BPBD-22/2020;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2020;Perbup No 139 Tahun 2017;Perbup No 65 Tahun 2019;Perbup No 207 Tahun 2020;Perbup No 274 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah :Umum ,Perubahan ,Pengaturan lebih lanjut perubahan penjabaran APBD 2021,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 Tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pengadaan barang/jasa di desa perlu diatur dengan peraturan bupati untuk memberiksan pedoman dalam pengadaan barang dan jasa di desa.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud dan tujuan; tata nilai pengadaan; ruang lingkup pengadaan; para pihak; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; pembayaran prestasi kerja; keadaan kahar; pemutusan surat perjanjian; sanksi; penyelesaian perselisihan; pelaporan dan serah terima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
