Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tanun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 62 Tahun 1990; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan PP No. 31 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyuasin No. 7 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 35 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 93 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten diketuai oleh Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Kedaulatan Pangan, maka Peraturan Bupati Nomor 640 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2014; Perda No. 18 Tahun 2016; Perbup No. 180 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diatur tentang pembentukan dan tugas, susunan organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 80 Tahun 2020
ORGANISASI- TUGAS - FUNGSI - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2020/No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Makarti Jaya Kelas D Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :bahwa untuk mendukung dan mewadahi penyelenggaraan
operasionalisasinya perlu diatur dan ditetapkan
Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Makarti Jaya
Kelas D Pratama sesuai Peraturan Perundang-Undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permenkes No 24 Tahun 2014;Permenkes No 56 Tahun 2014;Permenkes No 3 Tahun 2020;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dngan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 171 Tahun 2016;Perbup No 133 Tahun 2018;Perbup No 134 Tahun 2018 Tahun 2018 ;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum,Pembentukan dan kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi,kepegawaian dan tata cara kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbagan dalam peraturan ini adalah : Mewujudkan Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian
serta menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam melaksanakan program pemberian santuan kematian bagi masyarakat di kabupaten banyuasin serta dengan berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 40 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebgaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permenadagri No 77 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2020;Perbup No 274 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan Umum ,Dana santunan kematian ,Penanggung jawab dan pelaksana teknis program bantuan sosial santunan kematian ,Persyaratan dan ekanisme pencairan dana bantuan sosial santuan kematian ,Kadaluwarsa,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah :UU No.28 Tahun 1999 ;UU No.6 Tahun 2002 ;UU No.17 Tahun 2003 ;UU No.1 Tahun 2004 ;UU No.28 Tahun 1999 ;UU No.15 Tahun 2004 ;UU No.5 Tahun 2004 ;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No.58 Tahun 2005;PP No.79 Tahun 2005;PP No.60 Tahun 2008;PP No.18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor: Per-687 /K/D4/2012 ;Perda No.18 Tahun 2016;Perbup No.168 Tahun2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Peraturan Bupati ini wajib disosialisasikan kepada seluruh
pejabat struktural OPD serta pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Bupati dapat meminta pendampingan dari BPKP selaku instansi Pembina SPIP untuk pelaksanaan penerapan
Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2013
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banyuasin No. 18 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2021
tata cara-pengalokasian-penyaluran-prioritas penggunaan-pemantauan-evaluasi-dana desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 113 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESA PDTT No. 13 Tahun 2020; PMK No. 222/PMK.07/2020; Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2019; Peraturan DJPB No. PER-1/PB/2020; PERDA No. 2 Tahun 2016; PERDA No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2020; PERBUP No. 185 Tahun 2016; PERBUPNo. 88 Tahun 2019; PERBUP No. 274 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup pengelolaan dana desa; jumlah desa; pengalokasian dan rincian dana desa setiap desa; penyaluran dana desa; penatausahaan, pertanggunghawaban dan pelaporan; prioritas penggunaan dana desa; penetapan prioritas penggunaan dana desa; publikasi dan pelaporan; penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; pemantauan dan evaluasi dana desa; sanksi; pembinaan dan pengawasan dana desa; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (BMD), perlu diatur mengenai tata cara penggunaaan Barang miik Daerah
undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggung Jawab, penggunaan, Penetapan Status Penggunaan BMD, Pengalihan Status Penggunaan BMD, Penggunaan Sementara BMD, Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk Dioperasikan Pihak Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
-
-
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 139 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan APBD yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.6 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Perpres No.54 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyuasin No.27 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyuasin No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No.6 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuasin No.5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyuasin No.362 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No.21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banyuasin No.951 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa dengan beberapa kriteria yang berbeda antara lain: 1) sudah termasuk pajak-pajak biaya angkutan, pungutan lainnya yang sah dan keuntungan penyedia barang/jasa yang berlaku 2) Bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah. 3) Bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2012, maka dalam rangka menetapkan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu diatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuasin No. 7 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banyuasin No. 951 Tahun 2014; Peraturan DPRD Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin No. 326 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
