Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 26 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No 6 2023 ttg Angga...erah TA 2024 ocr.pdf

APBD-TA2024

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 4 Tahun 2023, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 9 Tahun 2021, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 3 2023 ttg Pajak...retribusi daerah.pdf

pajak dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Daerah (Perda) tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. meliputi: ketentuan umum; Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2 b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; Jenis Retribusi terdiri atas: a. retribusi Jasa Umum; b. retribusi Jasa Usaha; dan c. retribusi Perizinan Tertentu. 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. retribusi Jasa Umum; b. retribusi Jasa Usaha; dan c. retribusi Perizinan Tertentu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
Pasal 169 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3); d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2); f. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15); g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 4); h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 1); i. Peraturan Daerah Nomor 4Tahun2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3); j. Peraturan Daerah Nomor 5Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2016Nomo r4,TambahanLembaranDaerahKabupaten Mojokerto Nomor 2); k. Peraturan Daerah Nomor 2Tahun2017tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2017Nomo r1,TambahanLembaranDaerahKabupaten Mojokerto Nomor 1); l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1); n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6); p. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); dan q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3); r. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 69); s. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3); t. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Besaran Tarif dan Tata Cara Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 46); u. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3); v. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); w. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Jenis Pelayanan Pemakaian Prasarana Pasar Khusus Hewan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); x. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); dan y. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah 286 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perda no 2 2023 ttg Perub... TA 2023_Salinan.pdf

perubahan apbd

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 2; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 Agustus 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 2.506.313.727.464,00 b. Bertambah Rp. 101.352.646.495,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.607.666.373.959,00 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 2.706.223.707.844,00 b. Bertambah Rp. 256.678.121.100,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.962.901.828.944,00 Defisit setelah Perubahan ( Rp. 355.235.454.985,00 ) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 270.909.980.380,00 2) Bertambah Rp. 155.325.474.605,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 426.235.454.985,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 71.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 71.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 355.235.454.985,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022
jumlah 13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No 1 2023 ttg Perta...a daerah TA 2022.pdf

pertanggungjawaban apbd

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 1; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah Tahun Anggaran 2022; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b . laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. dan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
jumlah 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup No 55 Thn 2023 ttg...on Tunai di Desa.pdf

desa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 10; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa; c. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa, perlu diatur mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dengan membentuk Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa; meliputi: ketentuan umum; ruang lingkup; jenis penerimaan pendapatan non tunai; mekanisme penerimaan pendapatan non tunai; mekanisme pengeluaran; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
jumlah 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No 44 Thn 2023 ttg...ja tidak terduga.pdf

pengelolaan keuangan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 44; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; peruntukan belanja tidak terduga; penganggaran BTT; pelaksanaan dan penatausahaan BTT; pertanggungjawaban dan pelaporan BTT; monitoring, evaluasi dan reviu BTT; larangan dan sanksi; pengelolaan BTT melalui sistem berbasis elektronik;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah 48 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 41 Tahun 2023 t...un Anggaran 2024.pdf

analisis standar belanja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 41; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan bermanfaat untuk Perangkat Daerah, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan upaya mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah, maka perlu disusun Analisis Standar Belanja untuk seluruh Perangkat Daerah dalam, melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Analisis Standar Belanja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024; meliputi ketentuan umum; ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : a. ASB Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisa yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya; dan b. ASB Non Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/ upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
jumlah 119 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 40 Tahun 2023 t...un Anggaran 2024.pdf

standar harga

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 40; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan bermanfaat untuk Perangkat Daerah, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa Standar Harga Satuan merupakan upaya mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah, maka perlu disusun Standar Harga Satuan untuk seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Standar Harga Satuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024; meliputi: ketentuan umum; standar satuan harga; standar biaya umum; harga satuan pokok kegiatan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
jumlah 360 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan

Download file:

Perbup No 36 Thn 2023 ttg Insentif Guru TPQ.pdf

insentif guru

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 36; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an sebagai pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi pendidik, perlu memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk insentif kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an; c. bahwa guna mendukung kelancaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan AlQur’an; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an; meliputi: ketentuan umum; sumber dana dan penganggaran; kriteria penerima insentif; pembentukan tim verifikasi; pengajuan; pencairan dan penyaluran; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/ Diniyah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 9); dan b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/ Diniyah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

perbup no 35 2023 ttg per...perangkat daerah.pdf

perangkat daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 35; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, makadalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraankegiatan Pemerintahan Daerah terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 ;
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut : 1. Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1a dan angka 1b ; 2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B terkait Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsum

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023
jumlah 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT