Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan publikasi dan diseminasi informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 40 Tahun 1999;
UU No 32 Tahun 2002;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016:
UU No 14 Tahun 2008:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 61 Tahun 2010:
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021:
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 12/M.PAN/08/Tahun 2007:
Permenpan RB No 55 Tahun 2011:
Permenpan RB No 83 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Terna dan Azas;
b. Kerjasama Media;
c. Tim Verifikasi;
d. Penyelesaian Perselisihan; dan e. Pembinaan dan Pengawasan.
4. Tema dan Asas:
5. Kerjasama Media:
6. Sumber Dana:
7. perubahan Perjanjian Kerjasama:
8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama:
9. Penyelisihan Perselisihan:
10. Ketentuan Sanksi:
11. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 77 Tahun 2020 :
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 19 Tahun 2016:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 1 Tahun 2017:
Perbup No 67 Tahun 2019.
Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum terdiri dari:
a. Analisis Standar Belanja Fisik (ASB Fisik), memuat
standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;
b. Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik), memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
c. Standar Biaya Umum memuat Standarisasi Honorarium, Upah/ Jasa dan Biaya Operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 19 Tahun 2016:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 1 Tahun 2017:
Perbup No 67 Tahun 2019.
Penyusunan Standar Satuan Harga dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
Standar Satuan Harga berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; dan b. estimasi.
Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan untuk disesuaikan dengan barang yang telah ditentukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 17 Tahun 2003:
UU No 1 Tahun 2004:
UU No 25 Tahun 2004:
UU No 33 Tahun 2004:
UU No 28 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 109 Tahun 2000:
PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012:
PP No 55 Tahun 2005:
PP No 71 Tahun 2010:
PP No 2 Tahun 2012:
PP No 12 Tahun 2019:
PP No 13 Tahun 2019:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permendagri No 9 Tahun 2021:
Permendagri No 27 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 15 Tahun 2008:
Perda Kab. Mojokerto No 2 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 15 tahun 2021:
Perbup No 26 Tahun 2021.
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.350.987.624.290,00, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembagian jasa pelayanan terhadap pasien Corona Vi,us Diseases
2019 pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar perlu diu bah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 17 Tahun 2003:
UU No 1 Tahun 2004:
UU No 15 Tahun 2004:
UU No 40 Tahun 2004:
UU No 44 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 23 Tahun 2005:
PP No 12 Tahun 2019:
Perpres No 87 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021:
Permenkes No 69 Tahun 2013:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Perbup No 16 Tahun 2019:
Perbup No 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Mojokerto No 66 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah:
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah:
3. Ketentuan Pasal 8 diubah:
4. Ketentuan Pasal 9 diubah:
5. Ketentuan Pasal 9A diubah:
6. Ketentuan Pasal 10 diubah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta guna mewujudkan keseragaman, kebakuan besaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa, maka perlu diatur mengenai Standar Biaya Umum Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam · huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 6 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019:
Permendagri No 20 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019:
Perbup No 86 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup No 58 Tahun 2020.
Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 8 Tahun 2006:
PP No 60 Tahun 2008:
PP No 18 Tahun 2016:
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2009:
Perbup Mojokerto No 20 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Ruang Lingkup Pengawasan:
3. Pengawasan:
4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
5. Pemantauan dan Pemutakhiran:
6. Pembiayaan;
7. Kode Etik:
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 48 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya usulan penambahan dan besaran terkait komponen Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Mojokero Nomor 48 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021 perlu diua. bahwa dengan adanya usulan penambahan dan besaran terkait komponen Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Mojokero Nomor 48 Tahun
2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merietapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 19 Tahun 2016:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 1 Tahun 2017:
Perbup No 67 Tahun 2019.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 48) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 45 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya usulan penambahan dan besaran terkait komponen Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 19 Tahun 2016:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 1 Tahun 2017.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang bersumber dari dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat diberikan bantuan langsung tunai;
b. bahwa guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman pengaturan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tonai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/ atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 Tahun 2007:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 7 Tahun 2021:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
PMK No 206/PMK.07 / 2020.
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tonai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/ atau Buruh Pabrik Rokok Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
