Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Pertaturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tuban No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan, berdasarkan hal tersebut maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2009
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 23 Tahun 2014
5. Perpres No 87 Tahun 2014
6. Permendagri No 27 Tahun 2009
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Perda No 3 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 34 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka pengelolaan Direksi Kit/Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/56/KPTS/414.014/2002 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini; berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 23 Tahun 2014
4. PP No 58 Tahun 2005
5. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
6. Perda No 14 Tahun 2016
7. Peraturan Buapti No 59 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/96/KPTS/414.014/2002 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek Drum Bekas Aspal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021-2024
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan
kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi
untuk meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih
mengalami kendala sehingga diperlukan percepatan
penyediaannya untuk mencapai Akses Universal Air
Minum dan Sanitasi;
c. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen
memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih
dan sehat, mencegah penyebaran penyakit
berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan
masyarakat, serta untuk meningkatkan akses
air minum dan sanitasi dasar yang
berkesinambungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Toban Tahun 2021-2024;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 0l/PRT/M/2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100/PRT/M/2018; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 5 Tahun
2014; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 2 Tahun
2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Rencana
Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 untuk
memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
dan pemangku kepentingan iainnya dalam
melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air
minum dan penyehatan lingkungan yang berkualitas.; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; peran, fungsi dan kedudukan RAD AMPL; pelaksanaan RAD AMPL; pendanaan; pemantauan dan evaluasi; ketentuan lain lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
jumlah 103 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 34 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri E Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tuban TA 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri D Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, maka kode wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab Tuban sebagaimanatelah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 23 Tahun 2014
3. PP No 18 Taun 2016
4. Permendagri No 54 Tahun 2009
5. Permendagri No 78 Tahun 2012
6. Permendagri No 56 Tahun 2015
7. Perda No 14 Tahun 2016
8. Perbupati No 31 Tahun 2010
9. Peraturan Bupati No 13 Tahun 2011
10. Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban. Ketentuan yang diubah adalah Lampiran I Romawi VIII dan IX.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
Peraturan Bupati No 83 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban diubah.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengendalian lalu lintas dan penanggulangan terjadinya kemacetan serta mengantisipasi dan menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor, maka perlu dilalrukan pengaturan arus lalu lintas dalam Kota Tuban;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Tuban,
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengaturan lalu lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 35 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas
penyusunan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2022;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tabun 2016; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6
Tahun 2007; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun
2016; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 25 Tahun
2018
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman
harga/biaya dalam
dan Belanja Daerah dan standar harga satuan tertinggi dari
suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun
gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk
memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi
Pemerintah Kabupaten Tuban; dalam lampiran tabel memuat kode barang; nama barang; merk/spesifiksi/ukuran, satuan dan harga satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
jumlah 506 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penetapan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tuban tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Dusun;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Dusun; memuat antara lain: ketentuan umum; kriteria dan persyaratan pembentukan penghapusan dan penggabungan dusun; nama dan batas wilayah dusun; pembiayaan; pembinaan dan pengawasanketentuan lain lain; ketentuan peralihan;ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
jumlah 16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat