Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan
ketakmiran Masjid Agung Tuban, dalam pelayanan
bimbingan dan kegiatan yang bersifat keagamaan yang
bernafaskan islam, maka organisasi Takmir Masjid
Agung Tuban, perlu disesuaikan kembali;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, terdapat perubahan Struktur
Perangkat Daerah dan Nomenklatur Jabatan, maka
Peraturan Bupati Tuban Nomor 161 Tahun 2021 tentang
Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi Takmir Masjid
Agung Tuban;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun
2021
peraturan ini mengatur mengenai penetapan Organisasi Takmir Masjid
Agung Tuban sebagai Pedoman
dalam pembentukan Takmir Masjid Agung agar dapat
memakmurkan serta mengoptimalkan fungsi masjid
sebagai sarana peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi
umat Islam dari seluruh golongan masyarakat di
Kabupaten Tuban. meliputi : pembentukan organisasi takmir; susuna organisasi dan uraian tugas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Tuban Nomor 161 Tahun 2021 tentang Organisasi
Takmir Masjid Agung Tuban (Berita Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 150), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya
Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya
Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2019, maka besaran
honorarium Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan
Kepala Bidang serta karyawan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten
Tuban perlu untuk disesuaikan dengan
perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011
tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Pradya Suara Kabupaten Tuban;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
3/P/KP/08/2006; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02
Tahun 2011; Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011
tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Pradya Suara Kabupaten Tuban; perubahan meliputi: Ketentuan Pasal 11 diubah tentang honorarium dewan pengawas; ketentuan pasal 12 tentang honorarium; pasal 13 tentang honorarium karyawan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2014
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026. meliputi ketentuan umum; tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; pembentukan tim reformasi birokrasi; kelompok kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
mengingta: Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; memuat antara lain: latar belakang; Kerangka Logis Evaluasi AKIP; Tujuan Evaluasi; Ruang Lingkup Evaluasi Internal; perancangan desain evaluasi AKIP; Metode dan Teknik Evaluasi AKIP; Variabel dalam LKE AKIP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, RENCANA AKSI,
PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka
diperlukan pedoman penyusunan laporan
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18
Tahun 2021;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai pedoman
atau petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan
Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang
akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13
Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah; Pedoman Perencanaan terdiri dari dokumen perencanaan baik
jangka menengah maupun jangka pendek, yang
terdiri dari dokumen:
a. RPJMD;
b. Renstra Perangkat Daerah;
c. RKPD; dan
d. Renja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2022;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun
2021 ; Peraturan Bupati Tuban Nomor 166 Tahun 2021 ; Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021
Peraturan ini Mengatur mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2022; meliputi: ketentuan umum; penerima tunjangan; komposisi tunjangan; pembayaran; tata cara pembayaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 – 2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Daerah melakukan pengkajian kembali terhadap
tujuan dan sasaran strategis beserta indikatorindikator
pengukurnya agar lebih efektif, efisien dan
akuntabel dalam mencapai Visi dan Misi Bupati guna
mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
lebih baik;
b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Tuban diperlukan Indikator
Kinerja Utama sebagai tolok ukur yang jelas dan
sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun
2021
Peratuan ini mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan PD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
Menyusun:
1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Perjanjian dan pengukuran kinerja;
4. Laporan akuntabilitas kinerja; dan
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
jumlah 64 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas
penyusunan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2023;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25
Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
jumlah 603 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri A No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala
Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Nomor 440/95/414.102.2/2022 perihal
Permohonan Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran
Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi dan
menangani dampak penularan Covid-19 dimana terdapat
adanya perubahan/penambahan anggaran belanja untuk
kegiatan pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19
varian Omicron serta upaya pengendalian dampaknya,
maka Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun
2021
peratuan ini mengatur mengenai Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022; Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
direncanakan sebesar Rp.2.634.045.845.727,00 (dua
triliun enam ratus tiga puluh empat milyar empat puluh
lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus
dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar
Rp.1.475.926.958,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh
lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan
ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi
sebesar Rp.2.635.521.772.685,00 (dua triliun enam ratus
tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh
ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima
rupiah), terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021
jumlah 38 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
