Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebaga pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 23 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tuban No 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
c. bahwa sesuai Perpres No 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, terdapat perubahan pagu alokasi DAK Fisik dan penggunaannya, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat (3) sampai dengan ayat (7) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan da evaluasi dana desa, jika terdapat sisa dana desa di RKUD maka dapat dianggarkan kembali dan dilakukan penyesuaian dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
e. bahwa sesuai Surat Menetri Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-147/PK/2017 perihal penyaluran kembali sebagian DAU TA 2016, sehingga anggaran pendapatan DAU pada APBD 2017 harus disesuaikan;
f. bahwa Surat Mneteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 2016 Nomor 977/5065/SJ perihal penegasan pembentukan dan penganggaran unit pemberantasan pungli tingkat provinsi, kabupaten/kota, karena pada APBD 2017 belum dianggarkan maka perlu disesuaikan;
g. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 136 Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2017, terdapat tambahan alokasi DBHCHT tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan;
h. bahwa sesuai Surat Gubernur Nomor 903/12529/202/2016 perihal pagu anggaran definitif belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2017 dan Surat Gubernur Nomor 412.2/400/112.3/2017 dan surat Gubernur Nomor 412.2/499/112.3/2017 perihal Penyampaian Pagu definitif belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Prov Jawa Timur Tahun 2017, terdapat perubahan alokasi dana bantuan keuangan Provinsi sehingga perlu disesuaikan;
i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017 dan menetapkannya kembali dalam suatu Perbupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 33 Tahun 2004
8. UU No 28 Tahun 2009
9. UU No 12 Tahun 2011
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 109 Tahun 2000
12. PP No 24 Tahun 2004
13. PP No 23 Tahun 2005
14. PP No 55 Tahun 2005
15. PP No 56 Tahun 2005
16. PP No 56 Tahun 2005
17. PP No 79 Tahun 2005
18. PP No 8 Tahun 2006
19. PP No 3 Tahun 2007
20. PP No 39 Tahun 2007
21. PP No 69 Tahun 2010
22. PP No 71 Tahun 2010
23. PP No 30 Tahun 2011
24. PP No 2 Tahun 2012
25. Perpres No 108 Tahun 2007
26. Permendagri No 13 Tahun 2006
27. Permendagri No 32 Tahun 2011
28. Permendagri No 31 Tahun 2016
29. Perda No 6 Tahun 2007
30. Perda No 4 Tahun 2011
31. Perda No 5 Tahun 2011
32. Perda No 6 Tahun 2011
33. Perda No 7 Tahun 2011
34. Perda No 8 Tahun 2011
35. Perda No 10 Tahun 2011
36. Perda No 11 Tahun 2011
37. Perda No 12 Tahun 2011
38. Perda No 18 Tahun 2011
39. Perda No 1 Tahun 2012
40. Perda No 2 Tahun 2012
41. Perda No 3 Tahun 2012
42. Perda No 4 Tahun 2012
43. Perda No 5 Tahun 2012
44. Perda No 6 Tahun 2012
45. Perda No 7 Tahun 2012
46. Perda No 8 Tahun 2012
47. Perda No 23 Tahun 2016
48. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 21
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
a. bahwa minuman beralkohol dapat
membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai- nilai kehidupan masyarakat di Daerah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015, Pemerintah Daerah berwenang membatasi peredaran minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/1/2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Perda ini;
5. Golongan Minuman Beralkohol;
6. Peredaran Minuman Beralkohol;
7. Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
8. Larangan;
9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
10. Peran Serta Masyarakat;
11. Sanksi Administratif;
12. Ketentuan Penyidikan;
13. Ketentuan Pidana;
14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 Seri E Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri B Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan Daerah yang pemungutannya harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan di daerah Kabupaten Tuban, maka
perlu dilakukan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah
dengan memperhatikan potensi pajak daerah yang ada
berdasarkan peraturanperundang-undangan;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah, penyesuaian beberapa tarif Pajak Daerah dan
penyederhanaan regulasi serta efektifitas dan efisiensi,
makaPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor5
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor4 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan
Daerah baru;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016
Materi pokok: Mengatur mengenai Pajak Daerah. Memuat antara lain: ketentuan umum; jenis pajak daerah; nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
Mencabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor5 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah; dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.
jumlah 84 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA TAHUN 2021
DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam
rangka Penanganan darurat longsor tanggul Sungai Avur di
berbagai Wilayah di 11 (sebelas) Kecamatan, Sungai Avur
Desa Plumpang, Desa Magersari, Desa Klotok, Desa
Bandungrejo, Desa Kedungsoko dan Desa Sumberejo
Kecamatan Plumpang, Sungai Avur Desa Ngino Kecamatan
Semanding, Sungai Avur Desa Banjar Kecamatan Widang,
Sungai Avur Desa Sandingrowo dan Desa Rahayu
Kecamatan Soko, Sungai Avur Suru di Desa Dawung, dan
Desa Cendoro, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Sungai
Avur Desa Guwoterus Kecamatan Montong, Sungai Avur
Desa Banjar Kecamatan Widang, Sungai Avur Desa
Margorejo Kecamatan Kerek, Sungai Avur Desa Sari
Ngembat, Desa Kedtlng Jambe dan Desa Tingkis Kecamatan
Singgahan, Sungai Avur Desa Sidotentrem dan Desa Klakeh
Kecamatan Bangilan Sungai Avur Desa Medalem, Desa
Kaligede, dan Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Sungai Avur
Desa Selogabus Kecamatan Parengan, maka dipandang perlu
mengalokasikan dnggaran penanggulangan keadaan
tertentu/ darurat bencana yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturah Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2019
tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk
Keadaan Darurat Kriteria Keperluan Mendesak Tahun 2019;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Norn.or 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintltli Nomor 21 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri :palam Negeri Nomor 48 Tahun 2008; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah KJ.bupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020; 14. Peraturan Bupati Tuhan Nomor 28 Tahun 2011; 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014; 16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapanPenggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk
Keadaan Darurat Kriteria Keperluan Mendesak Tahun 2019 dalam rangka Penanganan narurat longsor tanggul Sungai Avur di
berbagai Wilayah di 11 (sebelas) Kecamatan. memuat penetapan Penggunaan Anggaran
Belanja Tidak Terdugd Untu.k Keadaan Darurat Bencana
Tahun 2021, sebesar Rp.3.573.806.416,00 (tiga miliar lima
ratus tujuh puluh tiga Juta delapan ratus enam ribu empat
ratus enam belas rupiah yang dituangkan dalam Kegiatan
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan kode
rekening 1.05.03.2.02.07.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Jumlah 6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan den,an pembiayaan Alat Pelindung
Diri bagi Tim Pemulasataan Jenazah dan Sopir sudah
didanai dari Anggaran BLUD, maka Peraturan Bupati
Nomor 80 Tahun 2020 t:entang Tarif Pelayanan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum
Daerah di Kabupaten Tutban perlu disesuaikan dengan
i
perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu imenetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Tarif
Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Couid-19) pada
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomorl 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomori 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomo~ 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomof 23 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 12. Undang-Undang NomoJ 38 Tahun 2014; 13. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17. Peraturan Presiden Nomdr 72 Tahun 2012; 18. Peraturan Presiden Nopi.or 87 Tahun 2014; 19. Peraturan Presiden Norn.or 82 Tahun 2018; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; 21. Peraturan Menteri Kes~hatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/ 2010; 22. Peraturan Menteri Kese~atan Nomor 001 Tahun 2012; 23. Peraturan Menteri Kese'1atan Nomor 71 Tahun 2013; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; 25. Peraturan Menteri Kes~hatan Nomor 28 Tahun 2014; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014; 29. Peraturan Menteri Dala.nii Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 31. Keputusan Menteri Ke ehatan Nomor 129/Menkes/
SK/II/2008; 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/104/2020; 33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/413/2020; 34. Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK/ 01 / 07 /MENKES / 446 / 2020; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun
2008; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun
2016; 37. Peraturan Bupati Tuban !Nomor 16 Tahun 2013; 38. Peraturan Bupati Tuban ,Nomor 63 Tahun 2014; 39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Tarif
Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Couid-19) pada
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban; mengubah mengenai tarif pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
mengubah peraturan Bupati Tuban anomor 80 Tahun 2020
jumlah 8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa TA 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan asa transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyusunan dan pelaksanaan Belanja Desa pada APBDesa TA 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keaungan Desa, maak perlu menetapkan Standar Satuan Harga Swakelola di Desa TA 2017 dalam suatu Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 43 Tahun 2014
7. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2015
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2017. Standar satuan harga swakelola di desa TA 2017 adalah
a. biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secaar mandiri maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih mengutungkan bagi Pemerintah Desa
b. sebagai pedoman untuk mengevaluasi harga yang dikalkulasikan secara keahlian
c. sebagai pedoman/acuan penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupten Tuban Tahun 2016 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R Koesma Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di RSUD dr. R. Koesma Tuban, maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengaturan retribusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, retribusi pelayanan kesehatan merupakan obyek retribusi jasa umum kelas III yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c. bahwa. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada ' Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun
2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor
08);
Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan ilaksanakan berdasarkan asas:
kemanusiaan;
manfaat;
keadilan;
keamanan; dan
keselamatan Pasien.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
134 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
