Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 609 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDDUK MISKIN

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Kediri No. 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

Download file:

PERWAL 4 TAHUN 2020 TATA ...ANTUNAN KEMATIAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERWALI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL 3 Perubahan Kedua ... Walikota Kediri.pdf

KEPEGAWAIAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD 4/2020

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERWALI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI

ABSTRAK:

BAHWA KEBERADAAN TENAGA AHLI UNTUK MEMBANTU WALIKOTA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN SANGAT DIPERLUKAN GUNA MENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH; BAHWA PEMBIDANGAN TENAGA AHLI PERLU DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN SEHINGGA KETENTUAN DALAM PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI PERLU DIUBAH KEMBALI
UU 16/1950; UU 12/2011; UU 23/2014; UU 30/2014; DST
PRATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERWALI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI PADA PASAL 2 AYAT (2)

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020.
3 HALAMAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERWALI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020

Abstrak

APBD

Download file:

PERWAL 2 Pergeseran 1 penjabaran APBD 2020.pdf

APBD

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD 3/2020

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERWALI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020

ABSTRAK:

BAHWA DENGAN ADANYA DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR, PENYESUAIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KEGIATAN TA 2020, MAKA PERLU MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP PERWALI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020
UU 16/1950; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 25/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; DST
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERWALI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020 PADA PASAL 1, LAMPIRAN I, LAMPIRAN II, LAMPIRAN III DAN LAMPIRAN IV

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
PERWALI NOMOR 39 TAHUN 2019
11 HALAMAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

MEKANISME PENCARIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kediri No. 2 Tahun 2021 tentang TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Download file:

PERWAL 1 REVISI OK Tata ...Persediaan final.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD 2/2020

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PENCARIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

ABSTRAK:

AHWA UNTUK MENUNJANG KELANCARAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PERLU DIDUKUNG ADANYA UANG PERSEDIAAN; BAHWA GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, MAKA PENCAIRAN DANA MELALUI UANG PERSEDIAAN PERLU DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA
UU 161950; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 23/2014; DST
PERATURAN IINI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PENETAPAN UANG PERSEDIAAN; TATA CARA PENCAIRAN; PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA; DAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
12 HALAMAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

SALINAN PERWAL 15 RKPD Perubahan 2019.pdf

rencana kerja pemerintah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 54); 16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 22);
mengatur perubahan Beberapa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 22)

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun
jumlah 5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

SALINAN PERWAL 14 2019 tt...ran APBD TA 2019.pdf

apbd

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan penggunaan Dana Alokasi Fisik Bidang Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Kelurahan, perubahan kegiatan pada RSUD Gambiran, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan perubahan penerima hibah, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 47. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10); 48. Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 22); 49. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 5);
peraturan ini mengatur perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 5) dan rincian sebelum dan setelah perubahan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
jumlah 10 halaman dan lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kediri No. 12 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Download file:

SALINAN PERWAL 9 TENTANG PPDB 13 Mei 2019.pdf

penerimaan siswa baru

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas; b. bahwa daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri masih terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, sehingga perlu diadakan sistem seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif; c. bahwa ketentuan penerimaan peserta didik baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak–Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak– Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejujuran; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan; tata cara PPDB (pelaksanaan, pengumuman, pendaftaran, persyaratan, seleksi, pengumuman penetapan, perpindahan peserta didik); pengawasan; pembiayaan; ketentuan penutup; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 17 halaman + lampiran 4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kediri No. 59 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

Download file:

SALINAN PERWAL 8 2019 ttg...ALI BPNT DAERAH.pdf

bantuan sosial

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menangani masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; b. bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah merupakan salah satu program untuk perlindungan sosial khususnya subsidi bantuan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah; c. bahwa agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat kualitas perlu adanya pedoman pelaksanaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uandangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai daerah . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; tujuan dan manfaat; penerimaan BPNT daerah; besaran BNPT daerah; mekanisme penyaluran BPNT daerah; pemanfaatan BPNT daerah; pelaksanaan BPNT daerah; pengaduan; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; sanksi administrasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah (Berita daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

SALINAN PERWAL 7 TH 2019 BULAN RAMADHAN.pdf

ketertiban masyarakat

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur kebijakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang aman, rukun, tertib serta menghormati pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri perlu kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan suasana yang kondusif yang dituangkan dalam Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 20158; 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 40);
Peraturan ini mengatur mengenai penertiban kegiatan pada bulan ramadhan dan idul fitri . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; sasaran; kewajiban dan larangan; waktu penertiban; sanksi; koordinasi pelaksanaan penertiban dan penindakan; pembiayaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka : a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 28); b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 20); c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 33); d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 18); e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertian Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

SALINAN PERWAL 6 KERJA LEMBUR.pdf

penghasilan lembur

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 No 6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas secara optimal di masing-masing unit kerja, perlu menambah jam kerja diluar waktu kedinasan dengan kerja lembur; b. bahwa agar pelaksanaan kerja lembur dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman pelaksanaan kerja lembur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan kerja lembur bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kota kediri . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; kerja lembur; pemberian uang lembur dan uang makan lembur; prosedur dan tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman + lampiran 2 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT