Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kesepakatan jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 13 Th 2003; UU No 40 Th 2004; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 85 Th 2013; PP No 86 Th 2013; PP No 44 Th 2015; PP No 45 Th 2015; PP No 46 Th 2015 yg telah diubah dg PP No 60 Th 2015; Perpres No 109 Th 2013; Permenaker No 29 Th 2015; Permenaker No 44 Th 2015; Permenaker No 1 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4.Hubungan Kerjasama; 5. Tata Cara Pendaftaran; 6. Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran; 7. Sanksi administratif; 8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2023
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan optimalisasi penataan sumber daya manusia aparatur yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah dengan Peratuan Gubernur; bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/6884/OTDA tanggal 11 Oktober 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, Pengaturan Gubenur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah telah disetujui; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN-RN No. 1 Tahun 2020; Permen PAN-RB No. 45 Tahun 2022; Pergub No. 45 Tahun 2022; Pergub No. 46 Tahun 2022; Pergub No. 47 Tahun 2022; Pergub No. 48 Tahun 2022; Pergub No. 49 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Monitoring, Evaluasi, Dan Pengawasan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 26 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Agama Nomor 14 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Calon TPHD; 4. Tugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 27 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Umroh dalam Peningkatan Keteladanan Masyarakat Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Peningkatan Keteladanan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten memberikan fasilitas umroh kepada masyarakat
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79Tahun 2012; PerpresNomor 54 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PM Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; PM Agama Nomor 18 Tahun 2015; Pergub Banten Nomor 56 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Dan Kewajiban Calon Peserta Umroh; 4. Ketentuan P[enutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD Tahun 2021 No. 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Barang/Jasa Melalui Aplikasi Bela Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
belanja langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui E-marketplace Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya meningkatkan peran serta usaha Mikro, usaha Kecil, dan Koperasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No, 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada atas data dukung yang objektif, komprehrensif dan lengkap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 13 Tahun 2011; Permendagri No.135 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Instrumen PMPRB Bab III Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tarif Layanan Kesehatan BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 29 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 58 Th 2005; PP No 74 Th 2012; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 61 Th 2007; Permenkes No 71 Th 2013; Permenkes No 56 Th 2014; Permenkes No 59 Th 2014; Permenkes No 85 Th 2015; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 8 th 2016; Pergub Banten No 19 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Yang Dikenakan Tarif; 3. Komponen Tarif; 4. Pemanfaatan Tarif; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.44 Tahun 2009 ;6.UU No. 23 Tahun 2014 ;7.UU No.1 Tahun 2004 ;8.PP No.23 Tahun 2005 ;9.PP No. 71 Tahun 2010 ;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PP No.39 Tahun 2007 ;12.PMDN No.13 Tahun 2006;13.PMDN No.61 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.fleksibilitas dan ambang batas;3.penatahusaan;4.anggaran;5.pengelolaan kas;6.laporan pertanggungjawaban;7.laporan keuangan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; UU No 9 Th 2018; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri Ni 35 Th 2018; Permendagri No 38 Th 2018; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Per. KLK Pengadaan Barang/Jasa No 7 Th 2018; Per,KLK Pengadaan Barang/Jasa No 8 Th 2018; Perda Prov, Banten No 7 Th 2006; erda Prov.Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 33 Th 2018.
Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2019.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2017
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 23 Tahun 2014 ;3.PP No.79 Tahun 2005 ;4.PP No.7 Tahun 2008 ;5.PP No.60 Tahun 2008 ;6.PP No.18 Tahun 2016 ;7.PMDN No.76 Tahun 2016;8.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat