Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 29 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2018

Penunjukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Camat sebagai Pengawas dalam Penagihan, Pemungutan dan Penetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2)

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Kolut No 20 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENUNJUKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Camat sebagai Pengawas dalam Penagihan, Pemungutan dan Penetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2)

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Bab XII pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara, di pandang perlu dilakukan langkah-Iangkah intensifikasi guna percepatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. b. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu menunjuk Kepala Desai Lurah sebagai penanggungjawab operasional dan Camat sebagai pengawas dalam hal penagihan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dan Camat Sebagai Pengawas Dalam Hal Penagihan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2010 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3). 8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, BAB III KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2018

Pola Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Kolut No 7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

POLA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa pengaturan pola koordinasi dimaksudkan guna kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masayarakat dari Perangkat daerah dan Instansi Vertikal di daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, maka untuk sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah. c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan kelembagaan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu adanya pengaturan pola koordinasi antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3); 6. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III POLA KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, BAB IV JENIS DAN BENTUK SERTA HASIL PENGKOORDINASIAN, BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaiai Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Download :
Perbup Kolut No 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko; b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sebingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor60); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3); 15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 800/146 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD,TUJUAN,DAN RUANG LINGKUP, BAB III SASARAN, BAB IV TAHAPAN PENILAIAN RISIKO, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2018

Pedoman Penggunaan dan Pemanfaatan Ambulance, Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Mobil Jenasah di Kabupaten Kolaka Utara

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kolut No 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan dan Pemanfaatan Ambulance, Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Mobil Jenasah di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan penggunaan kendaraan Ambulance untuk layanan kesehatan primer, rujukan dan Mobil Jenazah di kabupaten Kolaka Utara ; b. bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan Ambulance, belum mempunyai pedoman pelaksanaan penggunaannya maka, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditaur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Standar Penggunaan dan Pemanfaatan Ambulance Pada Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Mobil Jenazah di Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal18 ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program J aminan Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III DASAR KEBIJAKAN, BAB IV JENIS PELAYANAN, BAB IV SASARAN, BAB V PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN AMBULANCE, BAB VI PELAYANAN AMBULANCE, BAB VII TATA CARA PELAYANAN AMBULANCE, BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2018

Pengelolaan Lumpur Tinja

Lingkungan Hidup

Download :
Perbup Kolut No 29 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Lumpur Tinja

ABSTRAK:

a. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar dan pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan pubJiksengga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan; b. bahwa untuk kelancaran program tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna perlu membuat Tim Pengelola Lumpur Tinja Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurut a dan hurut b, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Pengelola Lumpur Tinja Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi' Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nagara Repulik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 5. PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendaJian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republlik Indonesia tahun 2015 Nomor 345);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS TUJUAN DAN SASARAN, BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA, BAB IV PENYELENGGARA, BAB V PELAKSANAAN, BAB VI PENGAWASAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Kolut No 18 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3,dan Pasal 4, diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2018

Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perbup Kolut No 28 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TATA-KELOLA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) dan pelayanan masyarakat yang berkualitas diperlukan dukungan dengan pemanfaatan teknologi; b. bahwa pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi perlu dikelola dengan baik agar lebih efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tata kelola Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab.{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II APLIKASI, BAB III PERENCANAAN APLIKASI, BAB IV REALISASI APLlKASI, BAB V KEAMANAN APLIKASI, BAB VI PENDAFTARAN APLIKASI, BAB VII PENGOPERASIAN APLIKASI, BAB VIII DATA, INFORMASI DAN INTEROPERABILITAS APLIKASI, BAB IX PEMELIHARAAN APLIKASI, BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara

Desa Dana Desa

Download :
Perbup Kolut No 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka Nomor : S-492/WPB.27/KP.403/2018 , maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 perlu untuk disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaterr/ Kota Dan Penghitungan Dana Desa Setiap Desa;
lampiran I diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17 Tahun 2018

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Kolaka Utara

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download :
Perbup Kolut No 17 Tahun 2018.pdf

Abstrak

kode

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kanbupaten Kolaka Utara, dipandang perlu mengatur kode etik pejabat administrasi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diu bah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655); 13. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretaris Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG / JASA, BAB III KODE ETIK, BAB IV KOMITE ETIK, BAB V PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, BAB VI SEKRETARIAT KOMITE ETIK, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT