Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Lampung Barat No. 1/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Guna menjamin hak masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Barat dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum maka perlu dilaksanakan upaya pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat di daerah yang memiliki masalah hukum. Kondisi sosial masyarakat yang belum memiliki pemahaman hukum secara komprehensif dapat memicu masalah-masalah hukum di masyarakat sehingga pemerintah daerah dirasa perlu untuk memberikan bantuan hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Lampung Barat No. 2/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pekon Wisata
ABSTRAK:
bahwa Pekon wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka pengembangan Pekon wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat serta didukung dengan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Pekon Wisata.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat serta menjadi salah satu penggerak perekonomian. Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala Pekon yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Pekon dengan membentuk dan mengembangkan Pekon Wisata.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Pekon Satu Perawat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Pekon Satu Perawat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan SDGs desa dalam hal desa peduli kesehatan dibutuhkan upaya terpadu untuk lebih meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani dimana akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Pekon;
b. bahwa prioritas kesehatan didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk, angka harapan hidup, serta kekurangan tenaga kesehatan di Pekon;
c. bahwa guna memberikan kepastian hukum, pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dalam suatu aturan hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Pekon Satu Perawat;
UU No 6 Tahun 1991, UU No 36 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014,, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, UU No 38 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lampung Barat No 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Lampung Barat no 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Pekon Satu Perawat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pelaksanaan Pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga dan Insentif Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kecamatan Menggala, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Mekanisme Pendistribusian Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga dan Insentif Rukun Tetangga Pada Kelurahan di Kecamatan Menggala .
UU No 2 Tahun 1997 , UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga (RK) Serta Insentif Rukun Tetangga (RT) Untuk Kelurahan Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2021
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tabun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Peijalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai
Negeri Sipil;
UU No 6 Tahun 1991, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 tahun 2019, Perpres No 33 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas
Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap pekon Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati
menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap
Pekon
UU No.6 Tahun 1991, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.113 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2018, PermendesaPDTT No.13 Tahun 2020, Permenkeu No.22 2/PMK. 07 /2020, PERDA No.4 Tahun 2015, PERDA No.7 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Pekon
Setiap Pekon Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Halaman 26
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Lampung Barat No. 5/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci
ABSTRAK:
bahwa air bersih merupakan penopang utama kehidupan dan salah satu bentuk hak yang harus dipenuhi sebagai dasar kehidupan yang layak oleh karena itu salah satu cara untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah telah mendirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 05) sebagai sarana pemenuhan hak atas air bersih tersebut.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat merupakan hal yang fundamental, terpenuhinya kebutuhan tersebut sama dengan pemenuhan salah satu hak asasi manusia yaitu kehidupan yang layak. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat, telah mengupayakan pemenuhan akan air bersih tersebut melalui pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DESEASE 2019
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Desease 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kematian di
sebabkan teijadinya kejadian luar biasa terkait pandend
Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Lampung
Barat, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran
dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Desease 2019
UU No.4 Tahun 1984, UU No.6 Tahun 1991, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, PP No.40 Tahun 1991, PP No.17 Tahun 2018, PP No.82 Tahun 2020, Permenkes No.82 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah Corona Virus
Desease 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Halaman 10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Lampung Barat No. 8/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 18 ayat (6) UUD1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang
terlibat dalam santunan kematian maka
diperlukan suatu pengaturan tentang tatanan
pelaksanaan pemberian santunan kematian
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.71 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian
Bagi Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Halaman 7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
