Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir
1. UU NO. 6 Tahun 1991
2. UU No. 22 Tahun 2009
3. UU No. 28 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2104 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. PP No. 55 Tahun 2012
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Objek retribusi pelayanan parkir di Kecamatan Balik Bukit dan Sekincau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalan Umum Sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019. Sehubungan dengan adanya perubahan terhadap pengaturan jalan umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 22 Tahun 2009
3. UU No. 28 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. PP No. 55 Tahun 2012
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Penetapan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Balik Bukit, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong, Sekincau, Sukau dan Gedung Surian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ruas Jalan Protokol
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan tertib lalu lintas dan penggunaan jalan, maka perlu ditetapkan jalan yang fungsinya sebagai Jalan Protokol.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 22 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 34 Tahun 2006
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Menetapkan ruas jalan protokol di Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Sehubungan dengan adanya perubahan beberapa perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 perlu direvisi.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 25 Tahun 2007
3. UU No. 25 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
5. PP No. 96 Tahun 2012
6. PP Nom 24 Tahun 2018
7. PP No. 97 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas, pelaksanaan kewenangan, pembentukan tim teknis, manajemen pelayanan, pelayanan secara elektronik, pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
1. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2012
2. Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2013
3. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2018
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis
ABSTRAK:
Dalam rangka membantu penyediaan sebagian barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran pegawai berpenghasilan rendah, dan masyarakat kurang mampu dalam menghadapi situasi harga kebutuhan bahan pokok yang fluktuatif (kurang stabil) dan menjelang Bulan Suci Ramadhan, serta Hari Raya Idul Fitri, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk melaksanakan pemberian barang kebutuhan pokok secara gratis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019. Sehubungan telah terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak salah satunya memperlambat ekonomi dunia secara massif dan signifikan termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat dan mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk memberikan bantuan berupa barang kebutuhan pokok gratis. Sehubungan dengan adanya perubahan terhadap penerima pemberian barang kebutuhan pokok gratis, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 18 Tahun 2012
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 15 Tahun 2010
5. PP No. 71 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 pada Pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan belanja tidak terduga, maka perlu diatur prosedur penggunaan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 24 Tahun 2007
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 21 Tahun 2008
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
7. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Tentang prosedur penggunaan belanja tidak terduga dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, sasaran, sumber dana penggunaan, mekanisme penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019. Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. Sehubungan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No, 12 Tahun 1994
3. UU No. 6 Tahun 1991
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU Nom 20 Tahun 2003
6. UU No. 1 Tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 25 Tahun 2004
9. UU No 33 Tahun 2004
10. UU No. 28 Tahun 2009
11. UU No. 12 Tahun 2011
12. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
13. PP No. 109 Tahun 2000
14. PP No. 23 Tahun 2005
15. PP No. 55 Tahun 2005
16. PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010
17. PP No. 8 Tahun 2006
18. PP No. 39 Tahun 2007
19. PP No. 22 Tahun 2008
20. PP No. 48 Tahun 2008
21. PP No. 5 Tahun 2009
22. PP No. 69 Tahun 2010
23. PP No. 71 Tahun 2010
24. PP No. 2 Tahun 2012
25. PP No. 27 Tahun 2014
26. PP No. 12 Tahun 2017
27. PP No. 18 Tahun 2017
28. PP No. 2 Tahun 2018
29. PP No. 56 Tahun 2018
30. PP No. 12 Tahun 2019
31. PP No. 13 Tahun 2019
32. PP No. 123 Tahun 2016
33. PP No. 16 Tahun 2018
34. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
35. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
36. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
37. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
38. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
39. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
40. Peraturan Menteri Salam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019
48. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2020
Standar/Pedoman - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS Tahun 2020
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 12 Tahun 2019
5. PP No. 24 Tahun 2020
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Pembayaran THR dan Pengendalian Internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem penerimaan peserta didik baru yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019. Sehubungan adanya perubahan terhadap sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 19 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015
5. PP No. 48 Tahun 2008
6. PP No. 17 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 pada Pasal 18
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 27 Tahun 2020
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 ten tang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa sehubungan adanya penambahan terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 perlu direvisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagairana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :
a. Dinas Kesehatan, UPTD Instalasi Farmasi, kelas A
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu kelas A.
c. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Balik Bukit, Kelas A;
2. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Belalau, Kelas A;
3. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Way Tenong, Kelas A;
4. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Kebun Tebu, Kelas A; dan
5. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Sukau, Kelas A.
d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK] Kelas A.
e. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. UPTD Pengelolaan Akhir Sampah Kelas A; dan
2. UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa kelas A.
f. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Perkuatan
Permodalan Koperasi dan UKM Kelas A.
g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
1. UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata kelas A; dan
2. UPTD Promosi Pariwisata kelas A.
h. Dinas Perikanan, terdiri dari :
I. UPTD Budidaya ikan kelas A; dan
2, UPTD Kawasan Perairan Umum kelas A.
i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Pelaksana
Penyuluhan Pertanian kelas A.
j. Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari:
1. UPTD Kebun Induk Kopi kelas A;
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak kelas A,
terdiri dari:
a) UPTD Puskeswan dan Pengerbangan Terak Lumbok Seminung
membawahi:
1) Kecamatan Lumbok Seminung; dan
2) Kecamatan Sukau.
b) UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Liwa membawahi;
1) Kecamatan Balik Bukit; dan
2) Kecamatan Batu Brak.
c) UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis
membawahi:
1) Kecamatan Batu Ketulis;
2) Kecamatan Belalau; dan
3) Kccamatan Sekincu.
d) UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Way Tenong
membawahi:
1) Kecamatan Way Tenong;
2) Kecamatan Pagar Dewa; dan
3) Kecamatan Air Hitam.
'
e) UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Gedung surian
membawahi:
1) Kecamatan Gedung Surian;
2) Kecamatan Kebun Tebu; dan
3) Kecamatan Sumber Jaya.
f) UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh
membawah;
1) Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan
2) Kecamatan Suoh.
3. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia kelas A;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelas A Way Tenong membawahi:
1. Kecamatan Way Tenong;
2. Kecamatan Air Hitam;
3. Kecamatan Sumber daya;
4. Kecamatan Gedung Surian;
5. Kecamatan Kcbun Tebu;
6. Kecamatan Pagar Dewa; dan
7. Kecamatan Sekincau.
l. Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak Kelas A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
-
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
