TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI - APARATUR SIPIL NEGARA - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI - TA 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Pemberian Tambahan Penghasilan merupakan salah satubentuk penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi ASN sehingga dapat meningkatkan disiplin, serta motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemda;
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 52 Tahun 2009; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2019; Perbup No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 54 Tahun 2019; Keppres No. 58 Tahun 1964; Keppres No. 68 Tahun 1995; PermenPAN RB No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perka BKN No. 20 tahun 2011; Kepmendagri No. 061-5449 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Kesehatan Pusat Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, meliputi: maksud dan tujuan; prinsip pemberian TPP; Kriteria Pemberian TPP; Penetapan Besaran TPP; Pemberian dan Pengurangan TPP; Penilaian TPP; Perhitungan Besaran TPP; Pembayaran TPP; Pembiayaan, Monitoring dan Pengawasan; Larangan dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup No. 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Batang Hari sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No. 59 Tahun 2018, divabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pemberian TPP berdasarkan Perbup ini diberikan terhitung bulan Januari 2020
23 hlm.; Lampiran I s.d. VI 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2020
TUGAS BELAJAR - IZIN BELAJAR - PNS - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan diri PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.
Terhadap PNS di lingkup Pemkab Batang Hari yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin dan pengembangan prestasi dan karir PNS yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana diatur dalam Perbup Batang Hari No. 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemkab Batang Hari sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No. 16 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemkab Batang Hari, sehingga perlu diganti.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 1961; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2006; Perbup No. 6 Tahun 2013; SE MenPAN RB No. 4 Tahun 2013.
Perbup ini mengatur mengenai Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemkab Batang Hari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Pada saat Perbup ini berlaku, maka:
1. Perbup No. 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemkab Batang Hari sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No. 16 Tahun 2011; dan
2. Perbup No. 67 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemda Kab Batang Hari,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Penetapan pemberian tugas belajar dan izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Perbup ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan kecuali Bantuan Dana Tugas Belajar harus disesuaikan dengan Batas Usulan Maksimal Tugas Belajar.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2020
KRITERIA - KETENTUAN PELAKSANAAN - PENYALURAN - DANA BANTUAN SOSIAL - LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan dasar lembaga kesejahteraan sosial anak dalam Kab. Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan makanan tambahan kepada setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2019; Perbup No. 86 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2020, meliputi: maksud dan Tujuan; Kriteria; Ketentuan Penyaluran Dana Program Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2020
pERGESERAN APBD TA 2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2020 - batang hari - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, LD.2020/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERGESERAN APBD TA 2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2020
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja serta memedomani Permendagri 33 TAhun 2019
PP 71 Tahun 2010; PP 12 Tahun 2019; Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri 33 Tahun 2019; Perda Kabupaten Batang hari 11 Tahun 2019; Perbup Batang Hari 86 Tahun 2019
Perbup tersebut mengatur mengenai pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, belanja daerah, antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan antara obje belanja dalam jenis belanja TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2020
SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BATANG HARI" - batang hari -TA 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BATANG HARI" TA 2020
ABSTRAK:
bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" yang berlaku sekarang masih belum dapat menutupi biaya operasional karena masih jauh dibawah rata2;
dalam rangka upaya untuk menjaga dan memelihara kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan perlu memberikan subsidi kepada PDAM Tirta Batang Hari
UU 17 Tahun 2003; UU 1 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; PP 38 TAhun 2007; PP 12 Tahun 2019; Permendagri 37 Tahun 2018; Perda 14 Tahun 2002; Perda 15 TAhun 2002;
Perbup tersebut mengatur mengenai maksud pemberian subsidi untuk mmeningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; Besarnya subsidi TA 2020 yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan Biaya Operasional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2020
PENGELOLAAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH - batanghari - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan 224 TAhun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
UU 33 Tahun 2004; UU 28 Tahun 2009; PP 12 Tahun 2019; Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Peraturan BNPB 3 Tahun 2019; Perda 11 Tahun 2019
Perbup tersebut mengatur belanja hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah TA 2020 dengan total Rp8.005.975.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyelesaikan piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi penagihannya dan penanggung hutang tetap tidak dapat dilunasi hutangnya kepada pemerintah daerah, maka perlu dilakukan upaya penghapusan piutang daerah dari pembukuan maupun hak tagih;
Untuk melaksanakan PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14 Tahun 2005.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 14 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 31/PMK.05/2009; Permendagri No, 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 230/PMK.05/2009; Permenkeu No. 201/PMK.06/2010; Permenkeu No. 68/PMK.05/2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2019; Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2019; Perda No. 4 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, meliputi piutang pajak daerah; piutang retribusi daerah; dan piutang daerah lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, semua Perbup Batang Hari yang mengatur penghapusan piutang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perbup ini.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TA 2020 DAN KURANG SALUR TA 2019 SETIAP DESA - batang hari
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2020/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TA 2020 DAN KURANG SALUR TA 2019 SETIAP DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) PP 43 TAhun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015
UU 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 1965; UU 6 Tahun 2014; PP 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP 47 Tahun 2015; Permendagri 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP 12 Tahun 2019; Perda Batang Hari 11 TAhun 2019; Perbup 8 Tahun 2019
Perbup tersebut mengatur mengenai maksud, tujuan, dan ruang lingkup; Pengalokasian, Penyaluran DBH-PRD Kurang Salur dan DBH-PRD KUrang Bayar; Penggunaan DBH-PRD; PElaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2020
Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib
dilakukan penatausahaan dengan baik, dan disusun mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggung jawaban;
b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun
suatu pedoman yang akan ctigunakan oleh Pemerintah
Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
11. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa tertinggal
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012 );
16.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Harl Nomor 11 Tahun
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Harl Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Harl Tahun 2019 Nomor 11 );
18.Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Harl Tahun 2019 Nomor 8);
19.Peraturan Bupati Batang Harl Nomor 86 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2019 Nomor 86).
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2020
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA - BATANG HARI - TA 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2020/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KAB. BATANG HARI TA 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP 60 TAhun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 8 Tahun 2016
UU 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 1965; UU 6 Tahun 2014; PP 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP 47 Tahun 2015; Permendagri 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP 12 Tahun 2019; Perda Batang Hari 11 TAhun 2019; Perbup 8 Tahun 2019
Perbup tersebut mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa; Penyaluran dana desa, penggunaan dana desa; pelaporan; pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
