Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2023

Menemukan 4 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2023

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup Desa

Download :
1684462814_PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023 (PPMHA).pdf

Abstrak

hukum-adat

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

ABSTRAK:

Bahwa Masyarakat Hukum Adat dengan segala hak yang melekat dan menyertainya harus diakui dan dilindungi oleh Pemerintahan Daerah sehingga keberadaannya dapat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/5/2017; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/ Kum.l/8/2020;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 36 (tiga puluh enam) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengakuan; Perlindungan; Hak dan Kewajiban; Pemberdayaan; Penyelesaian Sengketa; Peran Serta Masyarakat; Sistem Informasi; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2023

Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023.pdf

Abstrak

PENCAIRAN-PENYERTAAN-MODAL-PEMERINTAH-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2023/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perencanaan Penyertaan Modal; Pengajuan Pencairan Penyertaan Modal; Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, 03/01/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan perkembangan dinamika perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional, maka besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah kabupaten kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak relevan, perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 3 Tahun 2018;
Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
Lamp I

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2023

Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023.pdf

Abstrak

barang-jasa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2023/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 15 (lima belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Prinsip, Etika dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Pelaku Pengadaan; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan; Kewenangan Direksi; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT