Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 279 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Pasien Program Jamkesda, Biaya Pendamping Rujukan Pasien Peserta Jamkesda/SKTM Ke PPK 1 Dan PPK 2, Biaya Pendamping Rujukan Pasien Peserta PBI APBN (JKN) Ke PPK 1, PPK 2 Dan PPK 3 Yang Tidak Ditanggung Program JKN Serta Biaya Operasional Penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2017.pdf

BANTUA-PELAYANAN-KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Pasien Program Jamkesda, Biaya Pendamping Rujukan Pasien Peserta Jamkesda/SKTM Ke PPK 1 Dan PPK 2, Biaya Pendamping Rujukan Pasien Peserta PBI APBN (JKN) Ke PPK 1, PPK 2 Dan PPK 3 Yang Tidak Ditanggung Program JKN Serta Biaya Operasional Penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Kepulauan Meranti

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di luar kuota PBI APBN (JKN) di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui bantuan pelayanan dasar dan rujukan bagi pasien program Jamkesda di luar kuota PBI ABPN (JKN), biaya pendamping rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM ke PPK 1 dan PPK 2 serta biaya pendamping rujukan pasien peserta PBI APBN (JKN) ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 yang tidak ditanggung program JKN; dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditunjang dengan manajemen operasional melalui pembiayaan operasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 449.1/072/Dinkes-PSDK tanggal 26 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan
Dasar hukum peraturan ini di atur dalam : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN; Pemendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Kepmenkes Nomor: 922/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; Kepmenkes Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019; Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Perbup Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Kebijakan; Pembiayaan; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2017

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2017.pdf

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan jumlah keluarga penerima manfaat beras sejahtera tahun 2017 berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 800/BKD-MKP/I/2017/0044 tanggal 18 Januari 2017 perihal telaahan staf, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/DISDIKBUD/2017/113 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/DISDAGPERINKOP/I/2017/21.1 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan perubahan uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 , Surat Sekretariat Daerah Nomor 900/EK/2017/11.1 tanggal 20 Januari 2017 perihal usulan perubahan uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2) , (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganan; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Dakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Kepmensos RI Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan Perbup Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan anggaran belanja di BKD, Disdik, Disdaginkop UKM dan Setda dan rincian uraian objek

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 17 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Internsip Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2017.pdf

BESARAN-HONORARIUM- TENAGA- DOKTER-INTERNSI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Internsip Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan besaran honorarium tenaga Dokter Internsip di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian dan berdasarkan pertimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 445/RSUD/052 Tanggal 11 Januari 2017, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Internsip Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian
Dasar hukum peraturan ini di atur dalam : UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permenkes Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Kepmenkes Nomor 138/Menkes/SK/I/2011 tentang Komite Internsip Dokter Indonesia; Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017; Perbup Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan besaran honorarium tenaga dokter internsip di lingkungan RSUD Kab. Kep. Meranti

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKTER INTERNSIP
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2017

Standar Operational Dan Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2017.pdf

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operational Dan Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Permen PAN RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan Perbup Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan .5 (lima) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2017

Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2017.pdf

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan Perbup Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 11 (sebelas) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Dasar Pergeseran Anggaran; Jenis Dan Mekanisme Persetujuan Pergeseran Anggaran; Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran; Tugas Pihak Terkait; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2017.pdf

BADAN-PERTIMBANGAN-JABATAN-DAN-KEPANGKATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

ABSTRAK:

bahwa dengan terjadinya pergantian struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian dan berdasarkan pertimbangan Telaahan Staf Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/BKD-MKP/2017/002, tanggal 06 Januari 2017, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan
Dasar hukum peraturan ini di atur dalam : UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam peraturan ini diatur tentang penyesuaian susunan organisasi dan sekretariat Baperjakat dan besaran honorarium tim Baperjakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2017

Tata Cara Revisi Anggaran Kas

Abstrak

APBD Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2017.pdf

sop pergeseran angkas.doc

TATA-CARA-REVISI-ANGGARAN-KAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Revisi Anggaran Kas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan anggaran belanja Pemerintah Daerah dengan perubahan keadaan, prioritas kebutuhan, dan percepatan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilakukan revisi anggaran kas dan berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20106 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran perlu diatur tata cara revisi anggaran kas
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; KEMENDAGRI No.131.14-664 Tahun 2016; PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.2 Tahun 2015;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 13 (tiga belas) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Revisi Anggaran; Tata Cara Revisi Anggaran Kas; Penyampaian Revisi Anggaran Kas; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2017

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2017.pdf

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; dan berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06/TS/DPMD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; KEMENDAGRI No.131.14-664 Tahun 2016; PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.2 Tahun 2015; PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016; PERDA Kab.Kepulauan Meranti; PERBUP Kepulauan Meranti No.39 Tahun 2016; PERBUP Kepulauan Meranti No.59 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2017

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

1. PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2017.pdf

PROSEDUR-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan dalam rangka penyesuaian pengelolaan keuangan terhadap Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbaikan secara keseluruhan terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.61 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU RI No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.33 Tahun 2004; PP No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.4 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008; PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.2 Tahun 2015; PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 107 (seratus tujuh) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Struktur Apbd; Penyusunan Apbd; Pelaksanaan Dan Penatausahaan Apbd; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Perubahan Apbd; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
451

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2017

Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dengan Instansi Induk Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2017.pdf

UNIT-PELAKSANA-TEKNIS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dengan Instansi Induk Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dipandang perlu Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dengan instansi induk; dan berdasarkan pertimbangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 060/Ortal/68 tanggal 05 Januari 2017, dipandang perlu dibentuk dalam suatu peraturan
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.131.14-664 Tahun 2016; PERDA Kab, Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016; PERBUP Kab. Kepulauan Meranti No.29 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 10 (sepuluh) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Kedudukan; Eselon; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan;Instansi Induk; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT