Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 363 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 29 Tahun 2011

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda Nomor 29.pdf

Abstrak

TENTANG-PENYERTAAN-MODAL-PEMERINTAH-KABUPATEN-KARANGASEM-PADA-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-KABUPATEN-KARANGASEM

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2011/NO.29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem agar dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem, dipandang perlu untuk melakukan investasi jangka panjang pada perusahaan daerah dalam bentuk penyertaan modal. b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah dapat menyertakan modal pada BUMD.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
BAB I Ketentuan Umum BAB II Besaran dan Sumber Penyertaan Modal Pasal 3 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 29 Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup 29 Th 2017.pdf

Abstrak

TENTANG-RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-TAHUN-2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, LD.2017/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang Undang Nomor 25 Ta'un 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016
BAB I tentang Ketentuan Umum BAB II Rencan Kerja Pemerintah Kerja Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai Berlaki pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 30 Tahun 2017

Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup 30 Th 2017.pdf

Abstrak

TENTANG-PAKAIAN-DINAS-KHUSUS-PETUGAS-PEMADAM-KEBAKARAN-PADA-DINAS-PEMADAM-KEBAKARAN-KABUPATEN-KARANGASEM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, LD.2017/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem

ABSTRAK:

a. bahwa pakaian dinas khusus dan atribut pakaian dinas khusus petugas pemadam kebakaran merupakan sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang mencerminkan wibawa, disiplin, kepastian tugas serta meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Petugas Pemadam Kebakaran ada Dinas Pemadam Kebakaran.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
BAB I Tentang Ketentuan Umum BAB II Pakaian Dinas Pasal 10 Model POU I dan POU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 41 eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
36 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 30 Tahun 2022

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

APBD

Download :
PERBUP 30 TH 2022.pdf

Abstrak

TENTANG-PENJABARAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2021

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATt KARAN ASEM TAHUN 2022 NOMOR 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ,Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000,eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,eraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008,eraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008,eraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,eraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,
Pasal 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 30 Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 30 TH 2021.pdf

Abstrak

PERATURAN-BUPATI-KABUPATEN-KARANGASEM-RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-SEMESTA-BERENCANA-KABUPATEN-KARANGASEM-TAHUN-2022

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanungan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Isi 8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 31 Tahun 2022

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP 31 TH 2022.pdf

Abstrak

TENTANG-PENGELOLAAN-SAMPAH-BERBASIS-SUMBER

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

ABSTRAK:

a bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Karangasem sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan Karangasem Era baru yang Pradnan, Kertha, Shanti dan Nadi, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber guna mewujudkan Karangasem bersih,hijau, dan indah, b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup,mewujudkan budaya bersih, menjadikan sampah bemilai ekonomis dan meningkatkan peran produsen, Desa Adat serta Desa/Kelurahan maka diperlukan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019,Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012,
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 4 JENIS DAN SUMBER SAMPAH Pasal 7 awasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 31 Tahun 2019

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Status Peraturan

Ditetapkan dengan :

PERBUP Kab. Karang Asem No. 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Menetapkan :

PERBUP Kab. Karang Asem No. 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Download :
perbup_31_2019.pdf

Abstrak

PENJABARAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2018

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalc Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, TambaJian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaira Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 23. Perturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuain Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pen3nasunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tersikhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 70; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ksirangasem Nomor 3); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Karsingasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) ; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 8 45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6); 55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Dearah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12); 58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14); 59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2); 60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten 10 Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belsinja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor).
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 31 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Download :
Perbup 31 Th 2017.pdf

Abstrak

TENTANG-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-42-TAHUN-2016-TENTANG-PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, LD.2017/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dengan memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, penyesuaian pagu anggaran pendapatan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ahun Anggaran 2017. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati omor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
Pasal I Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 diubah Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 31 Tahun 2021

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga

Dana Desa

Download :
Perbup 31 TH 2021.pdf

Abstrak

PERATURAN-BUPATI-KABUPATEN-KARANGASEM-PERUBAHAN-KEEMPAT-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-14-TAHUN-2019-TENTANG-TATA-CARA-PENGANGGARAN-PENGGUNAAN-DAN-PERTANGGUNGJAWABAN-DANA-BELANJA-TIDAK-TERDUGA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penambahan beberapa ketentuan dalam upaya penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melaui kegiatan isolasi terpusat maupun isolasi mandiri, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019;
Peraturan ini mengubah ketentuan pada: 1. Lampiran II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019
Isi 5 Halaman, Lampiran 16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 32 Tahun 2021

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 32 TH 2021.pdf

Abstrak

PERATURAN-BUPATI-KABUPATEN-KARANGASEM-PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-54-TAHUN-2020-TENTANG-STANDAR-HARGA-SATUAN-BARANG-DAN-JASA-TAHUN-ANGGARAN-2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan ini mengubah ketentuan pada: 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020
Isi 4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT