Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian pelaksanaan Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem oleh Tim Penanganan Perkara Hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
1. Pasal 2
2. Pasal 12
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Isi 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa fungsi akuntansi yang baik mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk melengkapi kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan menambahkan kebijakan akuntansi perjanjian konsesi jasa dan kebijakan akuntansi properti
investasi, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan
hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2022 Nomor 43) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-
262 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
4. Tata Cara Pembayaran
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Isi 7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 20 Tahun 2011
a. bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan kuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
eraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Nama,Objek dan Subjek PaJak
BAB III Dasar Pengenaan,Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH BUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 .
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 56 TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 61 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 71 Tahun 2016, pemanfaatan ana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas dan/ atau Akreditasi Rumah Sakit.
b. bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional Kesehatan salah satunya digunakan untuk transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota bagi petugas kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, lintas sektor termasuk kader, honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
c. bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Jaminan Persalinan salah satunya digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya dengan pembayaran menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jaminan persaiinan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
BAB I Tentang Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
Pasal 6 Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
Pasal 39 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
32 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 20 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:
a. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak
dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat
memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi,
kesehatan dan lingkungan;
b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam
pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 2012
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 20 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karang Asem No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Mengubah :
PERBUP Kab. Karang Asem No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan telah
menimbulkan korban jiwa dan material serta menimbulkan dampak terhadap perlambatan
pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara serta penurunan capaian
realisasi pendapatan daerah;
b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya percepatan pengutamaan penggunaan
alokasi anggaran kegiatan tertentu ( refocusing ) dan/atau perubahan alokasi anggaran;
c. bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ,
Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan
adanya percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, digunakan secara memadai
untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan
penyediaan jaring pengamanan sosial social safety net serta pemenuhan kebutuhan anggaran belanja
lainnya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
PERBUP Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, SERITA DAERAH KABUPATE KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 20.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tcntang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dacrah
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang Pengaturan Operasional Tata Cara Pcnggunaan dan Penyelenggaraan Kartu
Kredit Pemerintah Dacrah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang Undang Nomor 69 Tabun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Ngeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
Ketentuan Umum,Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,
Pengajuan,Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
-
-
47 Halaman dan Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 21 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
a. bahwa minuman beralkohol yang berasal dari
produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan
penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam
pengawasan;
b. bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk menjamin
kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha penjualan
minuman beralkohol di Kabupaten Karangasem,
maka diperlukan pengaturan tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M DAG/PER/9/2007
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M DAG/PER/9/2009
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M IND/PER/7/2012
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL
BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
