Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan ketentuan lampiran
BAB II huruf D angka 2 huruf b angka 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur lebih lanjut
tentang pemberian penghargaan atas suatu prestasi;
b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan realisasi penerimaan
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai upaya
pencapaian lunas rencana penerimaan Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal jatuh tempo, perlu
diberikan penghargaan atas pemungutan Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pemungutan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019; 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pemungutan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; besaran pemberian penghargaan; kelembagaan pemungutan PBB P2; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 50 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016;
peraturan ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. meliputi: Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
Jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020
perlu dilakukan penyesuaian;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2020 dengan Peraturan Bupati;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2019; Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun
2019;
peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas
peraturan bupati nomor 29 tahun 2019 tentang
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten
tulungagung tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
mengubah peraturan bupati nomor 29 tahun 2019
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya peraturan
perundang-undangan baru yang terkait dengan
Ketahanan Pangan, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2017.
Mengatur tentang kewajiban Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
yang dimaksudkan untuk menanggulangi masalah pangan dan
disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah dan rumah tangga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah, ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, serta untuk memberikan pedoman pemberian
Insentif pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ; 4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. memuat antara ketentuan umum; insentif pemungutan pajak dan retribusi; penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
Jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; penyerahan kewenangan; dewan pengawas; informasi pelaksanaan seleksi; pendanaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ka bu paten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016
peraturan ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. meliputi: Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2017.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada
Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021
Nomor 1 Seri D); 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 seri E); 3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah
Sakit Umum Daerah Campurdarat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulungagung.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, STRUKTUR ANGGARAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2022.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2020 ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021 ; 25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020; 26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2021;
Matri pokok; mengaur mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021; memuat penjabaran dalam lampiran 1. Lampiran I
2 . Lampiran II
6
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja
Bagi Hasil;
5. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
6 . Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7 . Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
8 . Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya divestasi terhadap pengelolaan pantai
popoh dan pesanggrahan argowilis se bagaimana tertuang
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada
Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten
Tulungagung, maka perlu disusun pedoman pengelolaan
sebagai tindak lanjutnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Aneka
Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten TUlungagung Nomor 6 Tahun
2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2017 ten tang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Daerah Tahun 2017-2027.
Mengatur dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dalam proses
penyerahan tempat wisata Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argo Wilis dari
PDAU kepada Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat